Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus diusut secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Sukamta, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu, menekankan agar tidak ada upaya menutup-nutupi kasus tersebut serta seluruh pelaku, baik eksekutor maupun aktor intelektual, diungkap secara terang benderang.
"Kami di Komisi I DPR RI akan mengawal kasus ini secara serius. Penegakan hukum harus menyentuh hingga ke akar, termasuk jika ada pihak yang memerintahkan atau merancang aksi tersebut," ujar dia.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Ditegaskannya, tindakan kekerasan terhadap aktivis sipil, apalagi menggunakan air keras, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia.
Menurut dia, kekerasan yang demikian tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi.
"Peristiwa ini bukan hanya tindak kriminal biasa, melainkan juga menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kekerasan seperti ini," tuturnya.
Terkait informasi terduga pelaku merupakan oknum personel TNI, Sukamta menekankan pentingnya evaluasi internal di tubuh militer. Hal itu dinilai penting untuk memastikan profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik terhadap TNI.
"TNI adalah institusi yang sangat dihormati rakyat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran oleh oknum harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan," katanya.
Selain itu, dia mengingatkan perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM merupakan bagian dari komitmen konstitusional negara.
"Aktivis HAM adalah pilar penting dalam menjaga demokrasi. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, bukan justru menjadi sumber ancaman," kata dia.
Dia turut meminta semua pihak untuk mengawal kasus ini secara objektif serta menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi, sembari tetap memastikan penegakan keadilan bagi korban.
Diketahui, Andrie Yunus diserang oleh orang tidak dikenal di bilangan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam.
Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie selesai melakukan rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang membahas topik militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyatakan telah menahan empat orang personel TNI atas dugaan keterlibatan dalam kasus ini.
Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto di Jakarta, Rabu, mengatakan keempat personel yang berinisial NDP, SL, BWH, dan ES ditahan di Puspom TNI untuk pendalaman lebih lanjut.
"Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS (Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis) TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana, tetapi dari Denma BAIS TNI," ujarnya pula.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah mengungkap dua inisial terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini satu inisial BHC, dan satu inisial MAK," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Komisi III DPR RI sepakat bentuk panja kawal kasus Andrie Yunus
Baca juga: KontraS: Kondisi Andrie Yunus sudah membaik dan dirawat lebih lanjut
Baca juga: TNI pastikan transparan tangani kasus penyiraman air keras
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
