Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong adanya percepatan program Dandan Omah oleh Pemkot Surabaya yang sudah berjalan selama ini dan tahun ini untuk 2.069 rumah di kota setempat.
Ia mengatakan, para calon penerima program ini tidak perlu menunggu berbulan-bulan saat petugas turun mengecek, mendata, mengukur dan mengestimasi konstruksi bedah rumah.
"Terutama yang sudah mengancam keselamatan penghuninya, pelaksanaan perbaikan rumah harus dipercepat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, di Surabaya, Senin.
Program Dandan Omah atau bedah rumah tidak layak huni di Surabaya saat ini tengah berjalan. Sebanyak 2.069 rumah tidak layak huni akan dibedah selama 2025 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.600 rumah.
Ia mengemukakan, terutama saat memasuki musim hujan saat ini warga yang sudah antre bertahun-tahun atau rumah dengan kondisi tidak layak huni, rapuh, dan bocor harus segera dilakukan perbaikan.
Ia mengatakan, secara kasat mata dan tim konstruksi bedah rumah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya akan tahu termasuk juga RT, RW dan LPMK setempat yang harus lebih peka.
Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya dukung inovasi Unesa untuk ketahanan pangan
"Semua menuntut komitmen dan tanggung jawab bersama. Mari kita memenuhi hak dasar warga Surabaya tinggal di rumah yang nyaman. Tugas Pemkot secara teknis merealisasikannya," kata Laila.
Pimpinan DPRD Surabaya ini akan mengawal ketat agar program Dandan Omah itu terealisasi secara presisi dan berjalan tepat sasaran serta yang paling penting tidak berlarut-larut.
Laila memberi gambaran riil saat program Dandan Omah itu perlu dilakukan akselerasi layanan seperti di rumah milik warga di Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya malah mendapat beban baru saat rumahnya masuk list Dandan Omah.
Petugas sudah mengecek kondisi rumah hingga mengukur bangunan. Namun, ternyata bedah rumah itu tidak segera diperbaiki sampai akhirnya, keluarga ini harus kos karena rumahnya sudah ambruk.
"Kami mendorong kepekaan aparatur pemerintah lebih tinggi. Pasti petugas yang mendapat kepercayaan di lapangan paling paham. Selain itu, kami mengimbau agar RT dan RW harus sering turun ke masyarakat agar tahu kondisi terkini warganya," kata Laila.
Ia mengapresiasi komitmen Pemkot untuk memberi layanan dasar akan hunian layak dan nyaman. "Kita di DPRD mengupayakan agar program yang bersentuhan masyarakat seperti rumah tidak layak huni tidak dirasionalisasi," katanya.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
