PBB (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB harus menyelidiki "genosida" yang sedang berlangsung di Kota Al Fashir, Darfur, Sudan, kata Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed pada Kamis (30/10).
Sebelumnya pada Rabu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam laporan pembunuhan yang dilakukan pasukan Dukungan Cepat (RSF) terhadap 460 lebih warga sipil dan penculikan enam tenaga kesehatan Rumah Sakit Bersalin Saudi di Darfur Utara.
"Kami mendesak Dewan (DK PBB) untuk membuka penyelidikan terhadap genosida yang dialami penduduk kota Al Fashir demi mendorong proses pertanggungjawaban," kata Al-Harith pada sesi DK PBB yang membahas situasi di Sudan.
"Setiap hari milisi mengeluarkan ancaman pembunuhan massal," katanya.
Sejak 2023 Sudan dilanda konflik yang melibatkan militer Sudan dan paramiliter RSF. Pada Maret lalu militer telah mengumumkan bahwa pihaknya berhasil mengusir pemberontak dari Ibu Kota Khartoum. Namun, pada April RSF menggencarkan serangannya di wilayah barat dan selatan Sudan dan mengumumkan pembentukan pemerintahan tandingan.
WHO mengatakan eskalasi kekerasan di negara tersebut telah memaksa sekitar 28.000 orang mengungsi dari Kota Al Fashir dalam beberapa hari terakhir.
Dalam waktu dekat, 100.000 orang lainnya juga diperkirakan akan mengungsi ke wilayah tetangga, Tawila.
Sementara itu, lebih dari 260.000 warga sipil masih terjebak di Al Fashir dengan keterbatasan akses pangan dan air.
Pada awal Oktober PBB telah mendesak tindakan segera untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Sudan, di mana sekitar 30 juta orang saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan di tengah konflik yang hingga kini masih berlangsung.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Otoritas Sudan benarkan kematian 2.200 orang di tangan RSF
Baca juga: Kelompok bantuan tuding paramiliter RSF lakukan kekerasan di El Fasher
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
