Moskow (ANTARA) - Komisi Eropa telah mengakui adanya momentum untuk diskusi tentang peralihan dari pemungutan suara bulat ke pemungutan suara mayoritas bersyarat dalam keputusan kebijakan luar negeri Uni Eropa, kata juru bicara Komisi, Paula Pinho, Selasa.
Menurut Pinho, peralihan pemungutan suara itu juga berpotensi diterapkan terkait perluasan Uni Eropa.
“Kami kini melihat adanya momentum untuk membahas ini (peralihan dari pemungutan suara bulat ke pemungutan suara mayoritas dengan syarat dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri Uni Eropa),” kata juru bicara itu dalam sebuah konferensi pers.
“Belum ada diskusi formal seperti itu, tetapi memang, kami mendengar dari pihak lain tentang kemungkinan ini. Saya tidak dapat memberi tahu Anda secara konkret di mana ini akan dibahas secara formal,” katanya lagi.
Pinho menambahkan bahwa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak menyebutkan perluasan secara spesifik, tetapi merujuk pada kebijakan luar negeri.
"Namun, ketika kita melihat di mana hambatan-hambatan ini muncul, hal itu juga berlaku dalam kebijakan luar negeri terkait perluasan. Untuk membuka dan menutup tahapan negosiasi aksesi, masih diperlukan pemungutan suara bulat,” jelasnya.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa meskipun hal-hal itu memiliki dasar hukum yang berbeda, "faktanya adalah kita juga melihat hambatan di sana yang menghambat pendekatan berbasis merit."
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: PM terpilih Hungaria akan fokus pada kerja sama EU, reformasi negara
Baca juga: Survei: Hampir 60 persen warga Kanada dukung bergabung dengan UE
Baca juga: Uni Eropa enggan terima anggota baru, khawatir kehilangan pendukung
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
