Ambon (ANTARA) - Polda Maluku menggandeng TNI dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk memantau aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, dari udara guna memastikan penanganan hukum berjalan serius.
“Peninjauan ini penting untuk melihat kondisi riil di lapangan, sehingga langkah penanganan yang diambil dapat tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di lokasi tambang Gunung Botak,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, di Ambon, Selasa.
Peninjauan udara tersebut dilakukan menggunakan pesawat TNI AL jenis CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dari Bandara Pattimura Ambon untuk melihat secara langsung kondisi aktivitas penambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan ini turut diikuti Gubernur Maluku bersama unsur Forkopimda, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi, Kabinda, serta jajaran TNI di Maluku.
Dari hasil pemantauan udara, tim memperoleh gambaran menyeluruh terkait sebaran aktivitas penambangan ilegal, kondisi geografis, hingga potensi dampak lingkungan di kawasan Gunung Botak.
Kapolda Maluku menegaskan bahwa langkah ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif dan terukur.
Ia menambahkan, penanganan tambang ilegal tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Satgas PKH dalam mendukung penertiban kawasan hutan serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di Maluku,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, peninjauan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas instansi dalam operasi penertiban ke depan, termasuk penentuan langkah teknis di lapangan seperti penegakan hukum terpadu, pengawasan kawasan hutan, serta upaya pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak.
Usai peninjauan, rombongan dijadwalkan melaksanakan rapat terbatas di Kantor Gubernur Maluku guna membahas langkah lanjutan penanganan kawasan Gunung Botak.
Baca juga: Legislator minta pemerintah segera tertibkan tambang ilegal di Buru
Baca juga: Pemerintah bentuk tim kaji status Gunung Botak
Baca juga: Presiden diminta hentikan tambang emas ilegal di Gunung Botak
Pewarta: Winda Herman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
