Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan uji coba bantuan sosial (bansos) digital yang siap dimulai pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi merupakan proyek percontohan nasional untuk transparansi dan efisiensi bansos.
Ia mengatakan bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi
Mensos mengatakan jika bansos digital berjalan, akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka ini, kata dia, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Sebagai informasi, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.
Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos.
Baca juga: Mensos ungkap kedepan penyaluran bansos manfaatkan digitalisasi
Baca juga: Banyuwangi ditunjuk sebagai "piloting" program bansos berbasis digital
Dalam kesempatan itu, Mensos juga menyoroti perubahan positif di tengah masyarakat.
Saat ini, semakin banyak warga yang secara sukarela mengundurkan diri atau menolak menjadi penerima bansos karena merasa sudah tidak berhak.
“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos, karena merasa ekonominya sudah lebih baik. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.
Uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan bansos digital sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah berharap dengan adanya integrasi data dan proses otomatisasi, bansos dapat disalurkan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
