Jakarta (ANTARA) - Transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, LRT dan MRT mendapatkan anggaran untuk pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) yang mencukupi sehingga dapat melayani warga lebih maksimal.
"Kita pastikan bahwa PSO nya cukup untuk bisa mendanai layanan transportasi publik," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa DPRD DKI melalui Komisi B telah menyepakati besaran PSO untuk transportasi publik seperti MRT, Transjakarta dan LRT untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2026.
Untuk itu, DPRD DKI Jakarta akan mengawal semua uang masyarakat yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada warganya termasuk pada layanan transportasi.
Baca juga: Pengalihan arus lalin saat Pesta Rakyat di Monas
Khoirudin menambahkan bahwa adanya ekspansi layanan transportasi ke luar daerah seperti Tangerang, Bogor, Bekasi dan Depok patut didukung, karena bisa membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
"Layanan di dalam kota Jakarta untuk seluruh warga juga telah memadai, dan kita pastikan anggarannya cukup," ujarnya.
Menurut dia, biaya transportasi merupakan pengeluaran yang cukup besar bagi masyarakat sehingga dengan adanya layanan transportasi publik yang diberikan PSO oleh Pemerintah DKI diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran.
"Ini yang sangat membantu masyarakat karena transportasi itu pengeluaran yang cukup besar buat masyarakat," katanya.
Baca juga: Wamendagri puji kebijakan ASN wajib naik transportasi umum tiap Rabu
PSO untuk layanan transportasi umum di Jakarta mencapai Rp5,160 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT dan LRT untuk APBD 2025.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.
"APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun)," kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin yang juga Ketua DPRD DKI.
Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8).
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
