Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai kepastian terkait insentif kendaraan listrik sangat penting agar pelaku industri dan konsumen dapat mengambil keputusan tanpa dibayangi ketidakjelasan kebijakan.
Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian Prabowo Kartoleksono mengatakan industri pada prinsipnya mendukung pemberian insentif. Namun, menurut dia, kepastian kebijakan jauh lebih penting dibandingkan terus munculnya harapan tanpa realisasi.
"Kita selalu mendorong (pemberian insentif). Kita selalu meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif ini. Tapi intinya, insentif itu bagus kalau ada. Kalau kita mau dikasih, kasih, kalau tidak, ya tidak. Jadi kita di industri bisa menyikapinya," kata Prabowo di Jakarta, Selasa.
Baca juga: MG tunggu kepastian teknis insentif mobil listrik
Prabowo mengatakan kepastian mengenai ada atau tidaknya insentif lebih penting bagi industri daripada menunggu keputusan yang tidak kunjung terbit.
Menurut dia, apabila pemerintah memastikan insentif diberi atau tidak diberikan tahun ini, pelaku industri dapat segera beradaptasi dengan menyusun strategi pemasaran dan efisiensi biaya.
"Kita sebagai industri, akan langsung bisa bersikap. Jika tidak akan ada insentif, kita akan berusaha bagaimana cara menjual, bagaimana cara kita memproduksi supaya ongkosnya bisa turun, dan lain-lain sebagainya," ujar Prabowo.
Baca juga: Pengamat sarankan kuota insentif EV 2026 motor lebih besar dari mobil
Ketidakjelasan, menurut dia, membuat banyak calon konsumen memilih menunda pembelian dengan harapan insentif akan segera diberlakukan, sehingga transaksi di pasar ikut tertahan.
"Orang-orang yang tadinya mau beli motor listrik ini akan berfikir kembali, 'kalau saya beli sekarang, tiba-tiba nanti bulan depan keluar subsidi, kalau begitu saya akan menunggu'" ujarnya.
Karena itu, Periklindo berharap pemerintah segera merealisasikan apabila memang akan memberikan insentif kendaraan listrik, sehingga tidak terus menimbulkan ketidakpastian yang membuat masyarakat menunda pembelian.
Baca juga: Pemerintah masih membahas rencana insentif mobil listrik dan "hybrid"
Hingga saat ini, pemerintah masih menyiapkan kembali paket insentif kendaraan listrik. Insentif kendaraan listrik baik motor dan mobil sempat ditargetkan mulai pertengahan tahun, pemerintah beberapa kali menunda peluncuran resmi karena skema insentif masih dibahas lintas kementerian.
Arah kebijakan insentif tersebut juga sempat diumumkan, meski aturan pelaksanaannya masih menunggu keputusan final.
Untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), bukan subsidi tunai. Insentif direncanakan berlaku untuk 100.000 unit pada tahap awal.
Baca juga: Aturan insentif mobil listrik diharapkan perhatikan kesiapan industri
Besaran PPN DTP yang dibahas berkisar 40 persen hingga 100 persen dari PPN, dengan insentif tertinggi diprioritaskan bagi kendaraan yang menggunakan baterai berbasis nikel dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu untuk roda dua, pemerintah menyiapkan subsidi Rp5 juta per unit, dengan tahap awal ditargetkan untuk 100.000 unit motor listrik baru. Jika kuota habis, pemerintah menyatakan kemungkinan akan menambah kuota.
Baca juga: Penerapan insentif EV berdasarkan jenis baterai dinilai menguntungkan
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
