Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan di masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto pemerintah telah menetapkan strategi untuk menguatkan ketahanan digital nasional dalam upaya melawan disinformasi yang merebak di ruang siber Indonesia.
Nezar mengatakan strategi untuk melawan disinformasi tersebut penting bagi Indonesia karena fenomena tersebut apabila tidak diatasi dengan tepat dapat menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, kepercayaan publik, bahkan tatanan sosial di masyarakat.
"Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik untuk memastikan bahwa kebohongan tidak mendikte wacana nasional kita,” kata Nezar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wamenkomdigi dorong pers dan industri media cari model bisnis baru
Selain memastikan penanganan disinformasi di ruang digital Indonesia dilakukan secara proporsional dan berbasis bukti, Nezar menyebutkan dalam hal kolaborasi memerangi disinformasi pemerintah tentu menggandeng mitra yang dapat dipercaya salah satunya adalah industri pers nasional yang merupakan pilar demokrasi.
Pesan ini turut disampaikan Nezar dalam acara FEALAC Journalist Dialogue 2025 pada Selasa (20/5) di Jakarta, bertema "Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation" saat menjadi pembicara membahas risiko global dari produksi dan distribusi konten disinformasi.
Tidak hanya insan pers, kolaborasi memerangi disinformasi juga turut melibatkan komunitas masyarakat sipil yang memang aktif dalam memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital sehingga keterlibatan banyak pihak benar-benar diwujudkan dalam hal ini.
Baca juga: Wamenkomdigi minta masyarakat waspada hadapi penipuan AI
Selain kolaborasi, Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi regulasi serta menciptakan sistem peringatan dini agar disinformasi di ruang digital yang ditemukan oleh sistem digital bisa langsung ditangani dan tidak menyebar ke masyarakat lebih luas.
"Kami tengah mengembangkan pekerjaan deteksi yang lebih cerdas, mempromosikan dialog lintas batas, dan mengintegrasikan inisiatif pemeriksaan fakta ke dalam saluran layanan publik,” Nezar merincikan sistem tersebut.
Tidak hanya di tingkat nasional, Nezar mengatakan Indonesia juga secara aktif melakukan dialog di tingkat regional Asia Tenggara untuk memerangi disinformasi secara serius.
Baca juga: Wamenkomdigi dorong platform digital dukung jurnalisme berkualitas
Kekompakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN khususnya dalam menangani masalah disinformasi tersebut turut menghasilkan pedoman pengelolaan informasi bagi regulator dalam memerangi berita palsu dan disinformasi di media.
“Pedoman ini merupakan bukti kerja sama dan aliansi yang solid dalam memerangi berita bohong di media," kata Nezar.
FEALAC Journalist Dialogue 2025 merupakan kerja sama Kementerian Komdigi dan Kementerian Luar Negeri dan merupakan kegiatan lanjutan dari rangkaian the 22nd FEALAC Journalists’ Visit Program (JVP) 2025 di Singapura pada 13-16 Mei 2025.
Dalam diskusi tersebut, sepuluh orang jurnalis dari enam negara anggota FEALAC yaitu Argentina, Chile, Guatemala, Kolombia, Peru dan Uruguay dilibatkan untuk membahas fenomena perkembangan media dan pers.
Baca juga: Wamenkomdigi bahas peran penting komunikasi publik
Baca juga: Wamenkomdigi sebut media mitra distribusi pesan pembangunan Indonesia
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
