Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani merespons usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dengan mengatakan bahwa rekam jejak Presiden Ke-2 RI tersebut perlu dicermati.
Sejauh ini, Puan mengatakan menghormati proses wacana pemberian gelar pahlawan itu, tetapi mencermati rekam jejak adalah hal yang penting untuk dilakukan.
"Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu mengkaji keperluan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan mencermati waktu yang tepat.
"Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Selain Marsinah, Presiden Ke-2 RI Soeharto dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
Baca juga: Mensos: Usulan gelar pahlawan untuk Soeharto berasal dari bawah
Baca juga: Bahlil menghadap Prabowo ajukan Soeharto jadi pahlawan nasional
Baca juga: Istana: Presiden masih pelajari usulan nama pahlawan dari Kemensos
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
