Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, asosiasi dan industri memantapkan langkah untuk membawa Indonesia sebagai negara dengan ekonomi dan keuangan digital (EKD) terdepan di dunia melalui FEKDI x IFSE 2025.
Langkah itu selaras dengan agenda transformasi digital yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, yang saat ini mulai diimplementasikan secara bertahap.
“BI tahun lalu sudah meluncurkan BSPI 2030. Setelah 5 tahun terakhir berhasil melakukan transformasi digital sistem pembayaran dan keuangan melalui BSPI 2019-2025, kita ingin maju ke 2030 dengan BSPI 2030,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka FEKDI x IFSE 2025 di Hall B, JCC Senayan, Kamis (30/10).
Dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) atau FEKDI x IFSE 2025, BI menegaskan komitmennya untuk menjalankan blueprint tersebut hingga 2030.
Dukungan itu juga untuk menjadikan EKD sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah.
Perry mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir, ekonomi dan keuangan digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Melalui penerapan BSPI 2019-2025, BI meletakkan fondasi kuat bagi transformasi digital nasional, salah satunya melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan pada 2019.
Sejak itu, QRIS telah menjangkau hampir 60 juta pengguna, dengan sekitar 93 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM, menjadikannya salah satu instrumen utama dalam mendorong inklusi ekonomi dan digitalisasi transaksi di seluruh penjuru negeri.
Keberhasilan BSPI 2019-2025 tersebut menjadi dasar bagi BI untuk melangkah ke fase berikutnya melalui BSPI 2025-2030, yang akan menjadi panduan baru dalam memperkuat dan memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Volume transaksi EKD Indonesia kini telah mencapai 37 miliar transaksi, dan ke depan diproyeksikan dapat meningkat hingga 147,3 miliar transaksi pada 2030.
Maka melalui BSPI 2030, BI berupaya memastikan transformasi digital berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Adapun BSPI 2030 memuat arah kebijakan yang mencakup lima inisiatif utama dalam kerangka “4IRD”, yakni penguatan infrastruktur, penataan industri, pengembangan inovasi, internasionalisasi atau perluasan konektivitas sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan rupiah digital.
Melalui inisiatif itu, BI berupaya memperkuat fondasi sistem pembayaran nasional agar semakin efisien, inklusif, dan terintegrasi, sekaligus mampu menjawab tantangan serta peluang dari pesatnya perkembangan teknologi keuangan global.
Salah satu wujud konkret dari perluasan konektivitas yakni pengembangan QRIS Antarnegara. Hingga kini, kerja sama QRIS telah terjalin dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.
Dalam acara FEKDI x IFSE 2025, BI turut mengumumkan inisiatif baru dengan Korea Selatan yang saat ini masuk dalam tahap sandboxing sebelum diimplementasikan secara penuh.
Masih dalam kesempatan yang sama, BI meluncurkan QRIS Tanpa Pindai (TAP) fitur tap in-tap out di lima moda transportasi Jabodetabek dan sarana parkir. Inovasi tersebut diharapkan memperluas akseptasi QRIS di sektor publik sekaligus meningkatkan kenyamanan transaksi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Kolaborasi untuk ekonomi digital
Lebih dari sekadar event, FEKDI x IFSE 2025 menjadi wadah kolaborasi strategis antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Kolaborasi itu mencerminkan semangat sinergi nasional dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah penting karena menyatukan dua inisiatif besar, yakni FEKDI yang digelar rutin oleh BI dan IFSE yang diinisiasi oleh OJK.
Sinergi itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan mendorong transformasi ekonomi serta keuangan digital Indonesia, sejalan dengan arah Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.
“Melalui sinergi seperti FEKDI x IFSE 2025 ini, Indonesia tentu tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi salah satu penentu dan pengarah tata kelola ekonomi digital,” kata Mahendra.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengapresiasi atas penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2025 yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia”.
Pemerintah, ujar Airlangga, menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat hingga sembilan kali lipat, atau mencapai 15,5-19,6 persen terhadap PDB pada 2045, melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penerbitan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital sebagai pedoman pengembangan ekonomi digital yang terarah dan berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, FEKDI x IFSE 2025 bukan hanya forum tahunan, tetapi juga momentum bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, otoritas, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing,” kata Airlangga.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
