Jakarta (ANTARA) - Dalam tulisannya di Newsweek pada Juni 2024, Prabowo Subianto yang saat itu berstatus sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia menegaskan satu premis yang mengisyaratkan arah bernegara: sumber daya nomor satu Indonesia bukan mineralnya, melainkan manusianya. Pernyataan itu bukan sekadar refleksi moral, tetapi bagian dari statecraft, kerangka pikir strategis dalam membangun negara dengan kacamata jangka panjang. Sejarah telah membuktikan hal ini: bangsa tidak akan maju jika hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi bangsa akan maju ketika menguatkan kemampuan manusianya.
Kita melihat polanya di berbagai belahan dunia. Jepang membangun kejayaannya, setelah perang, bukan dengan batu bara, tetapi melalui pendidikan dan teknologi. Korea Selatan tidak lahir sebagai ekonomi besar karena tembaga atau emas, tetapi karena transformasi kualitas manusia dan disiplin nasional. Singapura tidak punya hasil tambang, tetapi hari ini mengendalikan arus perdagangan dan finansial dunia karena membangun manusia sebagai infrastruktur pertama negaranya. Pelajaran pentingnya jelas, modal utama sebuah bangsa bukan yang digali dari Bumi, tetapi yang tumbuh di dalam diri manusia.
Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo harus dibaca dalam kerangka ini. Bukan sekadar tentang program, tetapi tentang perubahan paradigma. Negara, kini tidak hanya hadir di ujung, ketika rakyat menghadapi masalah, tetapi hadir sejak awal dalam tiap fase kehidupan manusia, dari rahim ibu, hingga kemandirian keluarga.
Pembangunan tidak lagi semata mengejar angka makro, tetapi menjawab pertanyaan mendasar, siapa yang menikmati kemajuan itu? Bagaimana negara memastikan bahwa setiap warga punya peluang untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan bermartabat.
Itulah sebabnya pembangunan manusia tidak dipandang sebagai urusan sosial semata, tetapi sebagai strategi peradaban. Ia mengikuti jalur kehidupan, gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi.
Dari Dasar
Urutannya tak bisa dibalik. Tidak mungkin membangun kecerdasan di atas perut yang lapar. Tidak mungkin melahirkan produktivitas dari tubuh yang rapuh.
Studi The Lancet (2007) menunjukkan kekurangan gizi pada masa anak-anak memangkas lebih dari 20 persen potensi pendapatan saat dewasa. Food and Agriculture Organization menjelaskan bahwa negara yang membiarkan anak-anaknya kekurangan gizi kehilangan 2–3 persen dari masa depan ekonominya setiap tahun. Ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap produktivitas nasional dan keberlanjutan masa depan bangsa.
Karena itu, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam satu tahun telah menjangkau 36 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, balita, siswa serta santri. Angka itu setara dengan memberi makan seluruh penduduk Arab Saudi setiap hari. Tentunya ini bukan sekadar konsumsi, tetapi Ini adalah investasi kecerdasan, kesehatan, dan daya saing generasi.
Hal serupa berlaku pada kesehatan. Studi global terhadap 137 negara berkembang menunjukkan bahwa dari 15,6 juta kematian setiap tahun, 8,6 juta di antaranya dapat dicegah melalui layanan kesehatan yang tepat dan deteksi dini (Kruk et al., 2018). Selain itu, beban penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan jantung, terus meningkat dan mengancam produktivitas nasional. Menyikapi tantangan ini, pemerintah meluncurkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah preventif berskala nasional, yang dalam tahun pertamanya telah menjangkau 43 juta warga, setara populasi Kanada.
Negara yang menunggu rakyat jatuh sakit akan selalu terbebani biaya dan kehilangan produktivitas. Negara yang melindungi sejak dini membangun daya tahan dan kemajuan. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memilih jalan yang kedua.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
