Jakarta (ANTARA) - Kebijakan wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026 merupakan fase krusial dalam reformasi sistem jaminan produk halal di Indonesia.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pasal 160 pemerintah menetapkan penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, untuk pelaku usaha menengah dan besar hingga 17 Oktober 2024, usaha mikro dan kecil hingga 17 Oktober 2026, serta produk impor yang wajib menyesuaikan paling lambat pada tanggal yang sama.
Penahapan ini menegaskan bahwa negara tidak semata-mata memaksakan kewajiban, melainkan mengelola transisi agar adaptif bagi seluruh pelaku usaha.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, kebijakan ini bukan sekadar kewajiban administratif. Ia merupakan instrumen strategis untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf h.
Dengan demikian, label halal tidak lagi sekadar simbol, melainkan bentuk transparansi yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai garda utama dalam memastikan kepastian standar dan kepatuhan pelaku usaha.
Sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan yang melampaui aspek religius. Ia berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup celah asimetri informasi antara produsen dan konsumen. Tanpa standar yang jelas, konsumen berada dalam posisi rentan terhadap praktik manipulasi komposisi, klaim menyesatkan, hingga risiko kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan wajib halal harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen yang komprehensif—yang tidak hanya melindungi, tetapi juga membangun kepercayaan pasar. Dengan kata lain, halal tidak berhenti pada label, tetapi menjadi instrumen pembentuk kepercayaan dalam ekosistem ekonomi.
Transparansi produk
Salah satu fondasi utama dari sertifikasi halal adalah transparansi produk. Konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli informasi yang melekat di dalamnya—mulai dari komposisi, proses produksi, hingga status kehalalan.
Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai penanda kredibilitas yang menjembatani kesenjangan informasi antara produsen dan konsumen. Tanpa label yang jelas, konsumen berada dalam posisi yang rentan terhadap asimetri informasi, di mana keputusan pembelian lebih banyak didasarkan pada asumsi daripada kepastian.
Penting dipahami bahwa tidak semua produk harus halal, namun seluruh produk wajib menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat beredar sepanjang disertai keterangan yang jelas. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, kebijakan halal menempatkan transparansi sebagai prinsip utama, bukan sekadar kewajiban formalitas.
Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membentuk disiplin pasar. Pelaku usaha tidak lagi memiliki ruang untuk menyembunyikan bahan atau proses produksi yang meragukan. Sebaliknya, mereka terdorong untuk meningkatkan standar kualitas dan integritas produk. Di titik ini, transparansi menjadi fondasi kepercayaan—dan kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi modern. Pasar yang transparan akan memperkuat legitimasi, sementara pasar yang tertutup justru menggerus kepercayaan publik.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
