Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai program sekolah swasta gratis yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 diharapkan jadi langkah awal pemerataan pendidikan di Jakarta.
Program sekolah swasta gratis juga dinilai menjadi gerbang pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk mendukung pertumbuhan angka lanjut sekolah.
"Sekolahnya (sebenarnya) tetap berbayar, cuma yang bayarin pemerintah. Ini sebetulnya merupakan kewajiban konstitusional yang harus ditunaikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya,” ujar Ubaid ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: 40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis
Dia berharap program yang akan diuji coba di 40 sekolah swasta itu dapat menanggulangi masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Jakarta, yang tercatat masih memiliki sekitar 99 ribu anak yang belum mendapat akses pendidikan.
“Di Jakarta itu sampai hari ini masih banyak sekali, hampir 100 ribu anak yang belum dapat tempat di bangku sekolah,” tuturnya.
Ubaid menyoroti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk keluarga kurang mampu juga menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan akses pendidikan.
Ia menegaskan bahwa KJP Plus dan program sekolah tanpa biaya ini memiliki peran yang saling melengkapi.
Baca juga: DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis
Sekolah gratis ditujukan untuk seluruh warga Jakarta, Sementara KJP Plus, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
"KJP Plus ini adalah skema bantuan dari pemerintah untuk anak-anak di Jakarta yang dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi, bisa menutup kebutuhan yang berhubungan dengan sekolah, tetapi tidak masuk (program) sekolah gratis," ujarnya.
Dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan program ini tepat sasaran. Ia mengusulkan agar data penerima KJP Plus dan sekolah gratis dapat diakses secara transparan melalui sistem online yang terintegrasi di situs sekolah.
Baca juga: Sekolah gratis di Jakarta harus berkualitas
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Program ini harus dikeluarkan secara transparan dan akuntabel. Misalnya, penerima KJP Plus itu harus transparan, dan data ini bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.
Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
