Markas PBB, New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (1/12) mengusulkan pembentukan platform administratif umum untuk menyediakan layanan administratif bagi entitas-entitas Sekretariat PBB yang berlokasi di setiap kantor penugasan.
Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya di keseluruhan sistem PBB.
Pembentukan platform itu akan dimulai dari kantor yang berlokasi di New York dan Bangkok, kata Guterres kepada Komite Kelima Majelis Umum PBB, sembari secara resmi mengumumkan laporan estimasi yang telah direvisi untuk usulan anggaran program 2026 dan pos dukungan (support account) untuk operasi pemeliharaan perdamaian periode 2025/2026.
"Ini mewakili peningkatan efisiensi yang signifikan, yang menggabungkan apa yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai entitas dengan biaya yang tentunya jauh lebih tinggi," kata dia.
Guterres juga mengusulkan konsolidasi proses penggajian ke dalam satu tim global yang beroperasi di tiga pusat, yakni Markas Besar PBB, Pusat Layanan Regional di Entebbe, dan Kantor PBB di Nairobi.
Selain itu, Guterres mengusulkan tinjauan sistematis oleh entitas di New York dan Jenewa terhadap fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efektif di kantor penugasan dengan biaya lebih rendah.
"Ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi jejak komersial kami dan mencapai pengurangan biaya jangka panjang," ujarnya.
Menurut Guterres, sejak 2017, Sekretariat PBB telah menghemat 126 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.668) dengan mengakhiri sewa komersial di New York. Konsolidasi lebih lanjut di gedung-gedung yang ada, termasuk mengakhiri sewa di dua gedung per akhir 2027, diperkirakan akan menghemat tambahan 24,5 juta dolar AS per tahun mulai 2028.
Dalam laporan tersebut, Guterres juga mengusulkan untuk menurunkan anggaran reguler PBB pada 2026 menjadi 3,238 miliar dolar AS, turun 15,1 persen dibandingkan anggaran 2025 serta jumlah tabel pegawai yang diusulkan menjadi 11.594 posisi, turun 18,8 persen dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan pada 2025.
Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
