Jakarta (ANTARA) - Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V memperbaiki sejumlah unit yang tidak layak di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, menjelang kedatangan yang direlokasi dari lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kamal dan Pegadungan.
"Memang sebelumnya unit tersebut banyak kerusakan dan tidak layak huni, namun telah kami lakukan perbaikan agar menjadi layak huni," ujar Kepala UPRS Pesakih, Muhammad Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pihak Rusun Pesakih telah diminta menyiapkan tujuh unit bagi warga yang direlokasi ke rusun tersebut. Pihaknya langsung melakukan perbaikan terhadap unit-unit tersebut.
"Perbaikan yang telah dilakukan berupa perbaikan sarana perpipaan air, kelistrikan, pintu kamar mandi serta penggantian kunci baru, serta pengecatan dalam unit," kata Ali.
Ali pun memastikan saat ini ketujuh unit tipe blok di Rusun Pesakih tersebut sudah dalam kondisi siap dan layak untuk ditempati warga baru.
Baca juga: Jaktim fasilitasi pernikahan warga yang direlokasi dari TPU
Namun, kendati bagian dalam unit hunian sudah dibenahi, sejumlah fasilitas umum di luar unit, seperti koridor dan tangga, masih perlu perhatian ekstra.
"Karena bangunan tersebut sudah cukup lama usianya sehingga kondisi lingkungan seperti koridor dan tangga dalam kondisi yang perlu mendapatkan perhatian," ujar Ali.
Kondisi koridor dan tangga serta sudut-sudut di luar unit hunian masih perlu perhatian karena usia bangunan yang cukup lama sehingga masih perlu pembenahan atau beautifikasi.
Ali menyebutkan bahwa perbaikan area publik tersebut masuk dalam kategori perawatan skala besar yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
"Skala perawatan besar berada di SKPD induk yakni Dinas Perumahan sehingga kami sedang melakukan koordinasi dengan dinas induk," tuturnya.
Baca juga: 73 KK warga yang tinggal di TPU Kebon Nanas direlokasi ke rusun
Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) segera merelokasi 21 kepala keluarga (KK) yang menempati lahan Pemprov DKI di Kalideres ke dua rumah susun (rusun) di wilayah itu sebelum Ramadhan tahun ini.
"Dua rusun itu, Pesakih dan Tegal Alur. Eks lahannya segera dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru," kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah.
Total ada 127 KK yang selama ini menempati lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Kamal.
Lurah Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Edy Sukarya menyebutkan bahwa 113 dari 127 keluarga rupanya ber-KTP DKI Jakarta. Sementara sisanya berasal dari Tangerang dan wilayah lainnya.
Sedangkan di wilayah Kelurahan Pegadungan terdapat setidaknya 121 KK yang mengokupasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Krisis lahan makam, Jaktim tambah 1.400 petak baru di dua TPU
Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo menyebutkan, dari 121 KK itu, 36 KK ber-KTP DKI dan 85 KK tidak ber-KTP DKI.
Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah, menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai TPU Pegadungan merupakan lahan resmi milik Pemprov DKI Jakarta
“Ada bukti kepemilikannya, yaitu SHP Nomor 484 Tahun 1991. Berdasarkan aturan, bangunan di RW 07 dan RW 08 itu termasuk bangunan liar,” kata Dirja.
Dirja menyebutkan pembangunan TPU baru mendesak karena Jakarta Barat mengalami krisis lahan pemakaman.
Saat ini hanya TPU Tegal Alur yang masih dapat menyediakan petak makam baru, sementara TPU lain telah menerapkan sistem tumpang.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
