Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati menyebutkan dukungan riset diperlukan untuk menciptakan kebijakan berbasis gender.
"Kita membutuhkan dukungan riset yang kuat, (seperti) ketersediaan data yang komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin, atau sex disaggregated data. Jadi, data terpilah sangat penting untuk memahami perbedaan kebutuhan, akses, pengalaman kesehatan antara perempuan dan laki-laki," kata Ayu dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Ayu menekankan tanpa adanya data tersebut, kebijakan kesehatan berpotensi bersifat neutral gender, tapi tidak mampu menjawab kesenjangan yang sebenarnya terjadi.
Ia menilai penguatan sistem data ini dapat memanfaatkan berbagai sumber, misalnya survei kesehatan nasional itu bisa dipakai, data dari fasilitas kesehatan, serta data yang berbasis komunitas.
Khususnya, lanjut dia, data yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan perempuan secara lebih spesifik, termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta beban kerja perawatan yang sering tidak terlihat.
"Kedua, riset perlu memperkuat pendekatan interdisipliner. Jadi, permasalahan kesehatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, normal sosial, relasi gender dalam rumah tangga seperti apa, karena ini berpengaruh sekali," ujarnya.
Oleh karena itu, Ayu mendorong kolaborasi antara peneliti bidang kesehatan, ilmu sosial, ekonomi, studi gender, serta kebijakan politik menjadi sangat penting, agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, dan memungkinkan lahirnya inovasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif.
Selanjutnya, ia menyebut penguatan riset yang berfokus pada peran perempuan dalam ketahanan kesehatan keluarga kini diperlukan.
Menurut Ayu, kadang-kadang perempuan sering menjadi pengambil keputusan terkait gizi keluarga, perawatan anak, serta perilaku hidup sehat di rumah tangga. Oleh karena itu, riset perlu menggali bagaimana peningkatan kapasitas perempuan.
"Riset seperti ini penting untuk menunjukkan bahwa investasi pada pemberdayaan perempuan memiliki manfaat yang luas dalam pembangunan kesehatan," ungkap dia.
"Jadi, hasil riset perlu didorong agar lebih terhubung dengan proses perumusan kebijakan dan program pembangunan. Penelitian yang berkualitas tidak hanya berhenti pada publikasi akademik, tapi juga perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Jadi, karena itu kita perlukan mekanisme untuk memperkuat hubungan antara peneliti, pembuat kebijakan, dan pelaksana program, sehingga temuan riset dapat langsung dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan yang responsif gender." tutur Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
Baca juga: KemenPPPA dorong kesetaraan akses layanan kesehatan bagi perempuan
Baca juga: KPPPA soroti pentingnya kesetaraan hukum di perayaan IWD 2026
Baca juga: Perayaan IWD 2026, KPPPA soroti 12 isu kesetaraan gender
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
