Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa tata kelola ekonomi global harus dibuat lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan dan kebutuhan negara-negara berkembang.
Dalam Sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) di Jenewa, Selasa (21/10), ia juga mengingatkan bahwa transformasi ekonomi global harus mengutamakan peningkatan kemaslahatan masyarakat dunia.
“Transformasi ekonomi global harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuannya bukan semata untuk mengejar keuntungan, tetapi untuk mengangkat harkat kehidupan masyarakat,” kata Wamenlu RI yang akrab disapa Tata itu, menurut keterangan tertulis Kemlu RI diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Tata, di tengah krisis multidimensi yang dihadapi dunia saat ini, transformasi ekonomi global bukan lagi merupakan pilihan, tapi merupakan keharusan “yang bersifat eksistensial demi keberlanjutan umat manusia”.
Ia kemudian mencontohkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai jantung agenda pembangunan nasional.
“Seperti melali program Makan Bergizi Gratis, Indonesia menghadirkan transformasi pembangunan melalui nutrisi, memperkuat kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan,” ucap Tata.
Kebijakan digitalisasi dan hilirisasi industri juga merupakan bentuk transformasi ekonomi yang dijalankan Indonesia dan diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mendukung transisi energi dan ketahanan nasional, kata Wamenlu RI.
Konferensi Tingkat Menteri UNCTAD dilaksanakan pada tanggal 20—23 Oktober 2025 di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, dan dihadiri oleh sejumlah 90 menteri dan wakil menteri dari berbagai negara.
Sebagai titik penting PBB di bidang pembangunan dan perdagangan, UNCTAD berperan penting dalam membantu negara berkembang melalui peningkatan kapasitas, penelitian kebijakan, dan dialog antaranegara. Forum tersebut juga merupakan wahana pengambilan keputusan tertinggi untuk menetapkan arah strategis UNCTAD ke depannya.
Menurut Kemlu RI, selain menghadiri sesi Debat Umum dalam agenda tersebut, Wamenlu Tata juga menghadiri pertemuan tingkat menteri G77 plus China serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan.
Baca juga: Luhut: ASEAN siap kolaborasi dengan mitra Indo Pasifik secara setara
Baca juga: Wamenlu: peran aktif diaspora wujudkan indonesia Emas 2045
Baca juga: FCE Meeting 2025 bahas pengembangan ekosistem ekonomi kreatif global
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
