Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun 2025 ini.
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam.
Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini.
Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.
Prabowo menyampaikan idenya untuk menambah dana abadi LPDP saat memberikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara Jakarta, Senin sore.
Dana itu berasal dari hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diserahkan kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. Tambahan dana juga bisa berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," ucap Presiden.
Penyerahan uang pengganti kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dilaksanakan secara simbolis di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Senin, oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Diterangkan Jaksa Agung, uang pengganti tersebut berasal dari tiga grup perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi CPO ini, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.
Sejatinya, kata Burhanuddin, total kerugian perekonomian negara akibat kasus korupsi CPO adalah sebesar Rp17 triliun.
Wilmar Group telah menyerahkan Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group menyerahkan Rp1,86 miliar, dan Musim Mas Group sebesar Rp1,8 triliun. Total uang yang telah dikembalikan pun sebesar Rp13,255 triliun.
Namun, terdapat selisih uang Rp4,4 triliun yang masih belum dikembalikan Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.
Baca juga: Purbaya yakin bisa cegah melebarnya "shortfall" penerimaan pajak
Baca juga: Menkeu: "Yield" SBN rendah tunjukkan kepercayaan ke fondasi ekonomi RI
Baca juga: Bertemu fund manager, Purbaya yakinkan soal keberlanjutan fiskal
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
