Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 64 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun ini hingga 19 Oktober 2025 atau tepat satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pencapaian tersebut setara dengan 6,14 juta ton dari total alokasi pupuk bersubsidi nasional pada 2025 sebesar 9,55 juta ton.
"Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia," kata Rahmad dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan kinerja positif perseroan terkait penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak terlepas dari berbagai terobosan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola pupuk subsidi.
Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Rahmad menyampaikan, melalui kedua peraturan tersebut, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien dengan mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani.
Pihaknya pun mengapresiasi dukungan dan kebijakan pemerintah tersebut yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani.
"Tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata," ujarnya.
Rahmad menilai dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya yang dilakukan pihaknya telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.
"Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," imbuhnya.
Baca juga: Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM
Baca juga: Pimpin ratas, Prabowo minta pupuk berkualitas, hingga optimalisasi DHE
Baca juga: Pupuk Indonesia efisienkan konsumsi gas lewat revitalisasi industri
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
