Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak ekonomi global akibat perang dagang internasional.
"Kementerian PU memandang pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi perekonomian nasional, terutama di tengah gejolak ekonomi global," ujar Juru Bicara Kementerian PU Aisyah Zakiyah kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang terkoneksi satu sama lain menjadi upaya untuk menjaga daya saing nasional dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi domestik.
Seperti arahan Presiden Prabowo, Kementerian PU akan mengutamakan interkonektivitas infrastruktur untuk rantai pasok kegiatan ekonomi melalui infrastruktur seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Kemudian infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana serta sarana strategis lainnya.
"Dengan demikian salah satunya, distribusi pangan, barang, dan jasa tetap berjalan lancar," kata Aisyah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).
Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika, terutama di sektor-sektor padat karya.
Berdasarkan catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil. Secara total, ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.
Untuk menanggapi kebijakan AS tersebut, Indonesia disebut telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan Negeri Paman Sam.
Delegasi Indonesia yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Ekonomi Nasional, dinyatakan akan bertemu dengan beberapa pejabat dari AS untuk melakukan negosiasi atas tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
Pembicaraan non formal dengan Amerika juga telah dilakukan sesuai arahan Presiden.
Baca juga: Kementerian PU: Hilirisasi baja kunci wujudkan Astacita Presiden RI
Baca juga: Kementerian PU: Tiga lokasi diusulkan untuk tahap awal Giant Sea Wall
Baca juga: Pemerintah berencana bentuk satgas penanganan pesisir Pantura Jawa
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
