Jakarta (ANTARA) - Sushila Karki resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim Nepal sejak 12 September 2025. Penunjukan ini menjadikannya wanita pertama dalam sejarah negara tersebut yang memegang jabatan tertinggi di pemerintahan, sekaligus mencatatkan tonggak penting bagi representasi perempuan dalam politik Nepal.
Keputusan itu diambil di tengah krisis politik dan sosial yang ditandai dengan protes besar-besaran, pemblokiran media sosial, serta kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik. Situasi yang penuh gejolak ini menambah sorotan terhadap kepemimpinan Karki, yang kini diharapkan mampu membawa stabilitas di tengah tantangan besar. Berikut profil dan karier Sushila Karki.
Profil dan karier Sushila Karki
Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Distrik Morang, Nepal. Ia menempuh pendidikan tinggi di Tribhuvan University dan meraih gelar BA serta LLB. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke India dan meraih gelar Master Ilmu Politik dari Banaras Hindu University pada tahun 1975.
Karki memulai kariernya sebagai advokat pada 1979. Ia kemudian dipercaya menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung Nepal sebelum akhirnya diangkat sebagai hakim tetap. Pada 11 Juli 2016, Karki dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Masa jabatannya berakhir pada 6 Juni 2017.
Selama menjabat, ia dikenal tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Beberapa keputusannya sempat menimbulkan kontroversi, namun dirinya mendapat apresiasi karena menjunjung integritas. Karki juga sempat menghadapi mosi pemakzulan akibat tuduhan intervensi dalam urusan eksekutif, namun upaya tersebut gagal karena tidak memperoleh dukungan mayoritas parlemen.
Baca juga: PM sementara Nepal berjanji akan usut vandalisme saat unjuk rasa
Penunjukan sebagai Perdana Menteri interim
Sushila Karki ditunjuk sebagai perdana menteri interim setelah gelombang protes yang digerakkan oleh generasi muda menuntut reformasi dan transparansi pemerintahan. Mandat yang diberikan kepadanya adalah memimpin Nepal menuju pemilu umum dalam waktu enam bulan, yang telah dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026.
Karena Gedung Perdana Menteri mengalami kerusakan akibat kerusuhan, Karki memulai tugas kepemimpinannya dari kantor Kementerian Dalam Negeri di kawasan Singha Durbar. Kondisi ini menambah tantangan awal masa jabatannya, sekaligus mencerminkan situasi politik dan sosial Nepal yang tengah berada dalam masa sulit.
Prioritas dan Langkah Awal
Langkah awal yang diambil Karki adalah memberikan kompensasi kepada keluarga korban kerusuhan. Setiap keluarga yang kehilangan anggota akan menerima satu juta rupee Nepal, sedangkan korban luka mendapat perawatan medis gratis. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memulihkan infrastruktur yang rusak serta melakukan penyelidikan terhadap aksi kekerasan yang terjadi.
Selain langkah-langkah tersebut, Karki menyerukan persatuan nasional dan mengajak seluruh warga menjaga ketenangan setelah melewati masa penuh konflik. Seruan ini menjadi bagian penting dari upayanya membangun kembali kepercayaan publik sekaligus menciptakan stabilitas politik dan sosial di Nepal.
Dengan demikian, penunjukannya sebagai perdana menteri menandai sejarah baru bagi Nepal. Untuk pertama kalinya seorang perempuan dipercaya memimpin pemerintahan di tingkat eksekutif tertinggi. Kehadirannya juga menjadi simbol penting atas kuatnya peran gerakan anak muda dalam mempengaruhi arah politik nasional.
Baca juga: China beri selamat Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Nepal
Baca juga: Korban tewas kerusuhan Nepal bertambah jadi 72 orang
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
