Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan mewujudkan swasembada pangan di Indonesia setelah pemerintahan yang dipimpinnya itu berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu kurang dari setahun pada periode tahun pertama pemerintahannya bekerja.
Di hadapan para ekonom, praktisi, dan investor, Presiden Prabowo menyatakan cadangan beras nasional yang disimpan di gudang-gudang Bulog saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa.
"Kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita riil, nyata, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan. Kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan," kata Presiden Prabowo dalam acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat.
"Sekarang, cadangan beras di Bulog (per) bulan Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, (yang mana) tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan sampai sekarang pun cadangan yang sudah ada masih sangat tinggi," sambung Presiden.
Baca juga: Prabowo: Pupuk terjangkau dan stok beras tertinggi sepanjang sejarah
Oleh karena itu, Prabowo menegaskan program-program ketahanan pangan dan swasembada pangan, terutama untuk komoditas seperti jagung dan sumber karbohidrat lainnya akan terus berjalan.
Tidak hanya itu, Presiden juga menghendaki pemerintahannya dapat mewujudkan swasembada protein sehingga saat ini pembangunan desa-desa nelayan dan pengadaan kapal-kapal tangkap ikan pun menjadi prioritas pemerintah.
"Desa nelayan tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan, yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang belum, tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka," kata Prabowo Subianto.
Es merupakan komoditas penting untuk nelayan, karena es dapat menjaga kesegaran ikan setelah ditangkap dari laut. Ikan yang masih dalam keadaan segar memiliki harga yang jauh lebih tinggi.
Tidak hanya menyoroti tidak adanya pabrik es dan cold storage di desa-desa pesisir nelayan, Prabowo kemudian juga menyebut banyak nelayan yang masih membeli solar dengan harga tinggi. Padahal, kapal-kapal dan perahu-perahu yang mereka gunakan untuk melaut menggunakan solar sebagai bahan bakar utamanya.
Baca juga: KKP pastikan fasilitas rantai dingin terintegrasi di seluruh KNMP
"Ini kita ubah. Kita (targetkan) totalnya dalam 4 tahun mendatang, kita akan membangun 5.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es, kita akan bikin cold storage, kita akan bikin dermaga, kita akan bagikan kapal-kapal, kita akan siapkan kendaraan. Ini semua bukan handout, ini bukan kita bagi-bagi, ini kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah," ujar Presiden.
Presiden melanjutkan ke depan pemerintah akan membebaskan dan mempermudah desa-desa, yang memang mampu, untuk langsung mengekspor hasil laut dan buminya ke luar negeri.
"Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar, dan mereka akan menghasilkan protein dalam kondisi yang tidak terlalu mahal untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Sejauh ini, Presiden menyebut hampir 100 desa nelayan telah berdiri, dan targetnya pada akhir tahun 2026 ada 1.000 desa nelayan yang berhasil dibangun oleh pemerintah. "Selanjutnya, total sampai 2029 target kita adalah 5.000 desa nelayan. Yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu, tetapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka," sambung Presiden.
Baca juga: Prabowo: Swasembada pangan dan energi jadi fondasi transformasi bangsa
Baca juga: Mewaspadai potensi jebakan swasembada beras
Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Andi Firdaus
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
