Kendari (ANTARA) - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wiryanti Sukamdani menyoroti dampak aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai lebih parah dibandingkan dengan kondisi lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Kami melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk Sultra. Banyak informasi yang menyebut dampak limbah nikel hanya terjadi di Raja Ampat, tapi ternyata kondisi di Konawe Utara, Kabaena, dan Kolaka jauh lebih parah,” kata Wiryanti saat kunjungan ke Kendari, Jumat.
Ia mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya di lapangan, limbah tambang bahkan telah mencemari sumur-sumur milik warga. Menurutnya, kondisi ini berisiko tinggi terhadap kesehatan, khususnya bagi anak-anak.
“Kalau sampai limbah masuk ke tubuh anak, bisa menghambat tumbuh kembang otaknya. Ini sangat berbahaya,” ujar Wiryanti yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pariwisata DPP PDI Perjuangan
Baca juga: KLH lakukan verifikasi dugaan pencemaran akibat tambang di Sultra
Politisi senior tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan eksploitasi sumber daya alam di Sultra hanya memberikan manfaat bagi segelintir pihak, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak lingkungan dan sosial yang berat.
Ia juga menyoroti potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah tambang, akibat alih fungsi lahan secara masif dan tidak terkendali.
"Kondisi ini harus segera ditangani secara serius melalui koordinasi lintas sektor. Kami akan membawa persoalan ini ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk mencari solusi bersama,” ucap Wiryanti.
Selain menyoroti isu lingkungan, Wiryanti turut mengapresiasi kekayaan alam dan potensi pariwisata Sulawesi Tenggara karena lanskap wilayah ini tidak kalah dengan destinasi unggulan nasional lainnya.
“Keindahan alam Sultra luar biasa. Ada Labengki, Pulau Muna, Buton, dan banyak lagi lokasi yang layak dikembangkan sebagai destinasi wisata kelas nasional,” ujarnya.
Baca juga: Satgas KPK sebut sektor pertambangan di Sultra diduga tidak taat pajak
Baca juga: KPK soroti kelemahan pengawasan tambang sebabkan dampak lingkungan
Baca juga: KKP: Kegiatan tambang di Raja Ampat berpotensi timbulkan sedimentasi
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Haslan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
