Teheran (ANTARA) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada Sabtu (29/8) bahwa nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan negara tersebut, Asia Barat, dan dunia.
Dalam sebuah upacara di Teheran, dia menegaskan dengan adanya pelaksanaan MoU tersebut, AS dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidakamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju stabilitas dan pembangunan, demikian menurut pernyataan yang dimuat di situs web kantornya.
Pezeshkian menyoroti perlunya menggagalkan "rencana jahat musuh" dengan mendorong persatuan dan solidaritas di kalangan negara-negara Muslim.
Dia mengatakan Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang, seraya menambahkan, "Kami tidak menginginkan perang, tetapi akan melawan setiap agresor dengan tegas, dan tidak ada kekuatan yang dapat memaksa sebuah bangsa yang teguh berdiri dengan segenap kekuatan dan tekadnya, untuk menyerah".
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi pada Sabtu (29/8) melalui unggahan di media sosial memperingatkan bahwa upaya-upaya "besar" sedang dilakukan untuk memanipulasi pasar energi global demi keuntungan pribadi dan memperpanjang perang AS melawan Iran.
Secara terpisah, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada hari yang sama bahwa pasukan keamanan negara tersebut telah memberikan pukulan "telak" kepada tim "teroris" yang berafiliasi dengan AS dan Israel di provinsi Sistan dan Baluchestan di Iran tenggara, menewaskan satu anggota tim tersebut dan menangkap enam orang lainnya.
Pada 28 Februari, Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Teheran dan kota-kota lain di Iran.
Iran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menyasar Israel serta pangkalan dan aset AS di kawasan tersebut, sembari memperketat kendali atas Selat Hormuz.
Pada 18 Juni, AS dan Iran menandatangani MoU untuk mengakhiri perang di semua front di kawasan tersebut. Berdasarkan MoU itu, kedua pihak dijadwalkan melakukan perundingan dalam kurun waktu 60 hari, yang berakhir pada 17 Agustus, guna mencapai kesepakatan akhir.
Namun, nasib perundingan itu masih belum jelas menyusul eskalasi antara kedua negara bulan lalu.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
