Jakarta (ANTARA) - Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 sebagai kerangka strategis transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan jangka panjang yang memastikan agenda transformasi digital pemerintahan berjalan konsisten, terarah, dan selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 dirancang sebagai pedoman bersama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah digital. Dengan demikian, seluruh inisiatif transformasi digital diharapkan memiliki keselarasan kebijakan (policy alignment) dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Diluncurkannya dokumen ini menegaskan bahwa Rencana Induk Pemerintah Digital merupakan instrumen strategis nasional sekaligus fondasi percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadirannya juga menandai pergeseran paradigma dari praktik e-government yang selama ini cenderung “agak berjalan sektoral” menuju model Pemerintah Digital yang terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric), serta ditopang oleh interoperabilitas sistem dan integrasi data lintas institusi.
Pemerintah tengah mengarahkan transformasi menuju pemerintahan yang terhubung secara digital, kebijakan yang berbasis bukti dan data (data-driven policy), serta layanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Target tersebut diharapkan dapat dipercepat melalui implementasi Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 serta melalui penyiapan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital sebagai landasan regulasi yang memperkuat tata kelola transformasi digital nasional.
Dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintahan Digital (RIPD) 2025–2045 yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) pada 27 Februari 2026, Luhut Binsar Panjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menyampaikan pandangan yang cukup transformatif.
Ia menegaskan bahwa pengembangan Pemerintah Digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi instrumen kunci dalam mengeksekusi berbagai agenda perencanaan pembangunan. Integrasi data lintas sektor melalui pemanfaatan AI diyakini mampu meningkatkan ketepatan perencanaan, memperkuat kualitas eksekusi kebijakan, serta mendorong efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan, apabila digitalisasi berbasis Artificial Intelligence diimplementasikan secara optimal, potensi pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan dapat mencapai kisaran 8–9 persen pada 2029.
Gagasan tersebut merefleksikan substansi utama dari agenda digitalisasi pemerintahan, yakni menjadikan transformasi digital sebagai instrumen pengungkit (enabler) bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan tidak semata-mata berorientasi pada percepatan dan penyederhanaan pelayanan publik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas ekonomi nasional.
Melalui sistem pemerintahan yang semakin terintegrasi dan berbasis data, aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Pada akhirnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan riset Henghui Wu berjudul “How the Development of the Digital Economy Affects Gross Domestic Product,” bahwa perkembangan ekonomi digital, termasuk transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini terjadi karena digitalisasi mampu mendorong peningkatan konsumsi, memperkuat investasi, memperluas perdagangan digital, serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Kombinasi faktor-faktor tersebut pada akhirnya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif, sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Perpres Pemerintah Digital
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
