Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengingatkan perlunya aturan terkait kewajiban bagi pertokoan, pusat kuliner dan juga pemilik mobil agar bisa menyediakan tempat parkir yang memadai.
"Tempat usaha banyak yang tidak memiliki lahan parkir. Mereka parkir di sekitar wilayah komersial dan ini mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya," kata Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Brando Susanto di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, selain tempat usaha pemerintah juga perlu mengatur terkait kewajiban pemilik kendaraan memiliki lahan parkir karena ini bisa menyebabkan banyak parkir sembarangan atau liar.
Ia menjelaskan, saat ini banyak pemilik usaha yang memiliki tempat usaha namun tidak memiliki lahan parkir sehingga mereka parkir di bahu jalan. Hal itu menjadi semrawut.
Baca juga: Parkir liar akan ditindak tegas, khususnya Tanah Abang
Brando mengusulkan agar aturan terkait lahan parkir di tempat usaha perlu ditegakkan supaya para pengusaha ini tidak sembarangan.
"Banyak pemilik ruko yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan melebihi lahan parkir yang dimiliki sehingga parkir sembarangan dan dilakukan di pinggir jalan," ujarnya.
Brando mengatakan bahwa dengan adanya penataan lahan parkir oleh Pemprov DKI selain memberikan kenyamanan juga dapat menambah pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Sebelumnya, Pansus DPRD DKI Jakarta menyatakan PAD dari sektor parkir masih belum tergarap maksimal dan bahkan terdapat kebocoran karena potensi yang dimiliki begitu besar bila dibandingkan pemasukannya.
"Potensinya besar, terutama di jalan karena itu ada retribusi," kata anggota Pansus Perparkiran Taufik Zoelkifli.
Baca juga: Pansus DPRD Jakarta soroti area publik dijadikan parkir liar
Taufik mengatakan bahwa dari hitungan yang dimiliki oleh Wakil Ketua Pansus Perparkiran potensi bisa didapatkan Pemprov DKI melalui PAD sektor parkir terutama di pinggir jalan bisa mencapai lebih dari Rp600 miliar.
Jumlah tersebut bisa berkali-kali lipat dari pendapatan yang saat ini diperoleh oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI yang pada 2024 hanya mendapatkan Rp8,9 miliar.
Untuk itu, DPRD memperhatikan masalah perparkiran di Jakarta, khususnya yang berada di jalan mengingat potensinya begitu besar tetapi belum tergarap maksimal.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
