Jakarta (ANTARA) - Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 dengan mengatur ulang alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi antara pusat dan daerah.
Meskipun wacana penyesuaian anggaran ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kepala daerah, semangat membangun bersama justru dapat menjadi pendorong lahirnya strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola keuangan daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, dalam rapat Dewan Pengurus Apkasi yang berlangsung secara daring pada 9 Agustus 2025, menyampaikan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan daerah.
Menurut dia, kebijakan efisiensi yang telah berjalan tahun ini sudah menjadi tantangan tersendiri bagi para bupati dalam menjalankan tugas.
Jika ke depan ada penyesuaian TKD, dibutuhkan strategi transisi yang matang agar daerah tetap mampu menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan yang merata.
Bursah menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan di daerah memerlukan dukungan fiskal yang memadai, terutama untuk menjaga kelancaran proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, Puskesmas, jaringan air bersih, dan irigasi.
Proyek-proyek tersebut menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Di wilayah terpencil, keberadaan infrastruktur ini bahkan menjadi penentu akses warga terhadap layanan dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan memerlukan kesinambungan dukungan anggaran.
Penyesuaian TKD sebaiknya tidak mengganggu pencapaian target-target tersebut. Justru, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien di tingkat daerah.
Dari perspektif pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang cermat akan membantu menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bursah mengajak seluruh pihak untuk memastikan agar layanan kesehatan tetap terjangkau, fasilitas pendidikan tetap terawat, dan infrastruktur perdesaan seperti jalan pertanian terus mendapat perhatian.
Langkah ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan sektor-sektor produktif lokal.
Dalam menyikapi kebijakan pusat, Apkasi menegaskan kesiapan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. Kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menilai dampak penyesuaian TKD secara objektif.
Dengan memahami kondisi riil di lapangan, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengakomodasi kebutuhan mendesak, sekaligus menjaga arah pembangunan jangka panjang.
Penyesuaian anggaran ini juga membuka peluang bagi daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan bernilai tambah, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan.
Inovasi ini akan membantu daerah mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal. Dengan dukungan regulasi yang tepat, langkah-langkah ini dapat diimplementasikan tanpa membebani masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk memperkuat prinsip keadilan fiskal melalui kebijakan ini.
Baca juga: Sri Mulyani pastikan APBN 2026 dukung pemerataan kesejahteraan daerah
Baca juga: Presiden serahkan DIPA-TKD 2025 serta luncurkan e-katalog versi 6.0
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
