Kupang (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi menilai sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri terkait pembekalan/retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
"Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan/retret di Akmil Magelang merupakan bentuk pembangkangan dan penggembosan terhadap program presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai reaksi partai terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus Harun Masiku," katanya di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu terkait langkah Megawati yang memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau
retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.
Baca juga: Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan
Menurut dia, jika dilihat dari korelasinya, tidak ada benang merah antara ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan kegiatan kepala daerah di Magelang Jawa Tengah. Narasi kriminalisasi terhadap Hasto sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan seolah-olah semua ini atas desain kekuasaan.
Padahal, kata dia, hal itu merupakan murni kasus hukum. Bila Hasto tidak bersalah tentu ada ruang untuk membela diri, bukan mengacaukan program kerja pemerintah. Dengan sikap PDIP seperti ini, secara nyata telah menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Pascasarjana UMK itu, PDI Perjuangan tidak arif dalam memetakan persoalan yang menimpa kadernya sendiri.
Oleh karena itu, posisi kepala daerah yang diusung PDIP menjadi dilematis antara mengikuti instruksi atau mengikuti retret. Di sini, PDIP telah mempersulit keadaan di tengah polemik penahanan Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Pengamat: Instruksi Megawati langkah menuju oposisi
Dia mengatakan PDIP harus menyadari bahwa kepala daerah yang diusung tidak semua merupakan kadernya. Apalagi dalam pilkada, ada koalisi sehingga akan terjadi tarik menarik kepentingan dalam partai koalisi yang mengusungnya.
Karena itu, kepala daerah yang terpilih harus menentukan pilihannya, yakni mengikuti partai atau presiden. Jika memilih dan tidak memilih diantara dua kepentingan tentu punya risiko politik bagi kepala daerah.
"Maka bagi saya, kepala daerah harus mengabaikan instruksi partai demi menjaga kepercayaan rakyat yang memilihnya," katanya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
