Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan TNI AD harus memperbaiki metode komunikasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang urgensi perekrutan 24.000 tamtama.
"Yang perlu dibenahi adalah komunikasi publik dan mekanisme koordinasi lintas sektor. TNI harus terus menegaskan bahwa mereka hadir bukan untuk menggantikan aktor sipil," kata Fahmi kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Fahmi, saat ini publik masih berpersepsi bahwa perekrutan besar-besaran ini merupakan upaya TNI untuk memperluas ekspansi militer ke ranah sipil.
Padahal yang perlu publik tahu, lanjut Fahmi, perekrutan ini dilakukan untuk menunjang tugas TNI di bidang pertahanan dan pembangunan infrastruktur di wilayah.
Terlebih saat ini TNI AD kini punya satuan khusus untuk menunjang pembangunan daerah yakni Batalyon Teritorial Pembangunan.
"Saya melihat langkah (perekrutan 24.000 tamtama TNI AD) ini bukan sekadar perekrutan personel, tapi bagian dari transformasi pertahanan yang menyatu dengan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan nasional," jelas Fahmi.
Karenanya, dia berharap TNI mampu mengubah persepsi publik dengan penjelasan yang rinci dan detail sehingga tidak muncul gelombang penolakan dari masyarakat.
Yang lebih penting, lanjut dia, TNI AD juga harus membuktikan kinerjanya kepada masyarakat dengan bekerja secara profesional sesuai dengan koridor yang berlaku.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan TNI AD saat ini menjalankan dua peran penting yakni memperkuat pertahanan di darat dan mensukseskan program pembangunan infrastruktur.
Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin (9/6) menjelaskan TNI AD menjadi garda terdepan dalam memastikan wilayah teritorial di darat terjaga dengan baik.
Di sisi lain TNI AD juga menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) yang berkaitan dengan misi kemanusiaan seperti penanggulangan pascabencana ataupun peristiwa luar biasa lainnya.
"Salah satu tugas dalam OMSP salah satu tugas pokoknya adalah membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat," kata Wahyu.
Menurut dia, menjalankan program pembangunan pemerintah juga merupakan bagian dari memperkuat kedaulatan negara.
Namun demikian, Wahyu memastikan TNI AD bukanlah pihak yang mengambil kendali utama pembangunan nasional di daerah.
"Dalam konteks ini, TNI AD senantiasa hadir bukan sebagai pelaksana utama, tetapi sebagai kekuatan pendorong, pemicu, dan penyambung daya pembangunan negara, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh elemen sipil," ujar Wahyu.
Baca juga: DPR RI terima laporan perekrutan prajurit untuk penambahan lima Kodam
Baca juga: Kodam Udayana seleksi 1.000 calon Bintara PK TNI AD
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
