Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun.
Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).
“Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.
Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp985,3 triliun, PNBP Rp224,2 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.
Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun.
Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp831,27 triliun (neto).
Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.
Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.
Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.
Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.
Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.
Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.
Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.
Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.
Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.
Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.
“Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Baca juga: Menkeu: APBN 2024 bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal
Baca juga: Menkeu: Belanja negara semester 1/2025 capai Rp1.407,1 Triliun
Baca juga: Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak bakal membaik di paruh kedua 2025
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
