Pemprov NTB: Pembangunan jalan Tol Lembar-Kayangan butuh Rp22 triliun

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur membutuhkan pembiayaan Rp16 triliun hingga Rp22 triliun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB Sadimin mengatakan biaya pembangunan jalan tol ini berdasarkan hasil studi kelayakan atau pra+feasibility study (FS) yang telah dilakukan pada tahun 2024.

"Kalau di dalam pra-FS untuk fisik dibutuhkan anggaran Rp16 triliun sampai Rp22 triliun totalnya," kata Sadimin didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Ia mengatakan pembangunan jalan Tol Lembar-Kayangan ini berdasarkan pra-FS melewati tiga kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Di dalam pra-FS ada tiga opsi trase jalan yang dipakai, pertama melalui jalur utara dimulai dari Lembar sampai Kayangan.

Selanjutnya, kedua melalui jalur selatan mulai dari Lembar melewati patung sapi Gerung, Lombok Barat sambung menuju Jalan Bypass BIL sebelum langsung ke Kayangan.

Kemudian ketiga melalui jalur tengah dari Lembar melewati Jalan Bypass BIL ke Praya di Lombok Tengah selanjutnya ke Kayangan Lombok Timur.

"Kalau dari hasil pra-FS nilai yang tertinggi dibangun di jalur tengah. Penilaian ini dilihat dari berbagai macam baik survei dan lahan, sehingga dari tiga pilihan itu, paling memungkinkan adalah melalui jalur tengah," ujarnya.

Menurut dia, karena ini jalan tol maka untuk pengerjaan-nya dilaksanakan sepenuhnya oleh investor melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Karena kalau memakai APBN tidak mungkin, mengingat anggaran yang digunakan cukup besar.

"Kalau daerah hanya untuk pembebasan lahan-nya saja," ujarnya.

Untuk pembebasan lahan ini, sebut Sadimin, dari hasil pra-FS tersebut dibutuhkan anggaran Rp1,95 triliun. Untuk Lombok Barat total lahan yang dibebaskan sepanjang 440 meter persegi dengan nilai pembebasan Rp300 miliar.

Lombok Tengah luas lahan 1.917 meter persegi dengan nilai pembebasan Rp1 triliun dan Lombok Timur luas lahan 1.978 meter persegi dengan nilai pembebasan Rp600 miliar.

"Kenapa Lombok Tengah paling besar, karena paling banyak lahan yang akan dibebaskan," ujarnya.

Luas yang di bebaskan itu 60 meter untuk lebarnya, sehingga jika jalan ini di bangun, nantinya memiliki 6 jalur, dua lajur dengan panjang mencapai 82 kilometer.

Sementara itu, dalam pra-FS jalan ini ditargetkan baru bisa dikerjakan pada tahun 2031 dan baru bisa kembali modal setelah 9 tahun.

"Kajian pra-FS ini 100 persen pembiayaannya ditanggung pemerintah, sehingga masih butuh kajian lagi studi kelayakan lanjutan utamanya terkait pembebasan lahan," tegas Sadimin.

Ia mengatakan rencana pembangunan jalan Tol Lembar-Kayangan masuk dalam penanganan tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, sehingga pada 2024, sudah dilakukan pra FS oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Oleh karena itu untuk mempercepat pembangunan jalan tol ini, Pemprov NTB siap mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pada pelaksanaan studi kelayakan pada 2025.

"Kalau ini dikerjakan FS dan desain-nya, berikutnya pusat bisa melakukan Amdal, sehingga di akhir masa jabatan gubernur ada yang terealisasi minimal segmen 1. Tapi pada dasarnya pemerintah daerah sifatnya hanya mendorong, secara kebijakan sepenuhnya ada di Kementerian PU," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sadimin menegaskan keberadaan jalan Tol Lembar-Kayangan vital karena merupakan jalur logistik nasional.

Selain memperlancar jalur logistik, kehadiran jalan tol akan membuka pusat pertumbuhan baru sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

"Artinya dengan adanya jalan tol, nantinya jarak tempuh bisa diperpendek menjadi 1,5 jam, sehingga dengan keberadaan jalan tol ini, akan mengurai kemacetan," katanya.