Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengajak pengusaha sektor kehutanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dan penataan pembukaan lahan yang tertib.
"Perusahaan kehutanan harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Jangan sampai aktivitas usaha justru memicu kebakaran yang merugikan masyarakat dan daerah," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima kunjungan Ketua Umum APHI Soewarso di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat.
Ria Norsan menegaskan sektor kehutanan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat Kalbar merupakan salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas sekaligus rawan kebakaran saat musim kemarau.
Baca juga: Kemenhut intensif padamkan kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalbar
Baca juga: Kapolri ungkap jumlah titik api karhutla di Kalbar terus menurun
Ia meminta para pengusaha meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi, menyiapkan sarana prasarana pencegahan dini, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat sekitar hutan.
Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya penting untuk menjaga ekosistem, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah, kesehatan masyarakat, hingga citra investasi Kalbar.
"Kalau hutan terbakar, dampaknya luas, mulai dari kabut asap, terganggunya transportasi, kesehatan warga, sampai kerugian ekonomi. Karena itu, pencegahan harus menjadi komitmen bersama," tuturnya.
Pemprov Kalbar berharap kolaborasi dengan 66 perusahaan anggota APHI dapat memperkuat pengawasan kawasan hutan, meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), serta mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi tersebut, pemerintah optimistis risiko karhutla di Kalbar dapat ditekan, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau di daerah itu," kata Ria Norsan.
Di tempat yang sama, Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan pihaknya siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam meminimalkan potensi kebakaran, termasuk melalui penataan praktik pembukaan lahan masyarakat agar sesuai aturan.
Ia meminta arahan pemerintah terkait implementasi kebijakan pembukaan lahan terbatas maksimal dua hektare oleh masyarakat agar pelaksanaannya lebih terkendali dan tidak memicu kebakaran meluas.
Baca juga: Menteri LH: Butuh teknologi permanen untuk cegah karhutla
"Kami ingin ada tata kelola yang jelas supaya aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi risiko kebakaran bisa ditekan," katanya.
Selain isu karhutla, APHI mendorong transformasi bisnis kehutanan dari ketergantungan kayu menuju pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti tanaman pangan hutan dan komoditas bernilai ekonomi lainnya.
"Diversifikasi tersebut dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Soewarso.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
