Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga kenaikan gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg) yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan adanya aksi borong (panic buying) yang membuatnya tabung gas subsidi ini menjadi langka di pasaran.
“Kemarin terjadi panic buying dari para pengecer warung-warung, dikarenakan adanya peraturan terbaru dari Ditjen Migas tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji kemasan 3 kg di sub penyalur atau pangkalan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho di Jakarta, Senin.
Baca juga: Ekonom : Perlu ditinjau lagi kalangan yang berhak beli LPG 3 kg
Hari menjelaskan, panic buying terjadi karena peraturan larangan warung dan pengecer menjual gas melon. Pangkalan elpiji 3 kg hanya menyalurkan kepada pengguna langsung yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani, nelayan, dan sasaran.
“Terakhir faktor HET (Harga Eceran Tertinggi) juga berpengaruh. Kita menetapkan HET sejak 2015 sesuai dengan Pergub 4 tahun 2015, HET Rp16.000 waktu itu. Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019. Kita sejak tahun 2015 belum naik, sehingga kuota kita berpotensi tergerus. Kuota kita bisa dimanfaatkan daerah penyangga,” jelas Hari.
Baca juga: Agen resmi pertanyakan fungsi foto KTP saat pembelian gas elpiji 3 kg
Oleh sebab itu, kata Hari, pihaknya sedang mengupayakan penanganan kelangkaan. Salah satunya dengan meminta para agen atau pangkalan memonitor ketersediaan stok di pangkalan dengan foto laporan kondisi pagi dan sore.
Kemudian, agen diminta untuk segera menyuplai ke wilayah-wilayah yang stok di pangkalannya sudah kosong atau akan habis.
“Tentunya ke depan kita akan membahas HET tadi, untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga,” kata Hari.
Sebelumnya, Hari juga telah membenarkan bahwa memang terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai lokasi. Sebab, pemerintah mengurangi kuota gas elpiji bersubsidi pada 2025.
Baca juga: Polri siap bantu Pertamina jaga kamtibmas imbas kesulitan elpiji
Hari menjelaskan sejak awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT. Sementara realisasi penyaluran di 2024 sebesar 414.134 MT.
Kemudian, kelangkaan ini juga terjadi karena adanya tanggal merah namun tidak diizinkan melakukan penambahan kuota yang ada. Sehingga untuk penyaluran tanggal merah di 27 Januari dan 29 Januari mengambil 50 persen dari alokasi minggu sebelumnya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
