Jembrana (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyatakan mendukung penuh pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan berkontribusi menyiapkan lahan-lahan negara yang tidak produktif untuk mencapai target kapasitas hingga 1.000 megawatt peak (MWp) di Wilayah Bali.
“Tugas kami di daerah adalah membebaskan lahan negara yang tidak produktif, yang memang bisa difungsikan untuk hal-hal yang memberi manfaat banyak kepada masyarakat, terutama pemenuhan energi," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Jembrana, Selasa.
Gubernur Koster menyatakan bahwa kontribusi utama Pemprov Bali dalam kerja sama strategis bersama PT PLN (Persero) ini adalah penyediaan aset lahan agar potensi energi bersih dapat dioptimalkan.
Adapun pemanfaatan lahan kering milik negara untuk dibangun PLTS tersebut telah disiapkan di beberapa titik strategis, di antaranya seluas 321 hektar di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, serta lokasi tambahan di Kabupaten Buleleng dan Karangasem yang saat ini sedang dalam tahap survei.
Baca juga: Pemerintah persiapkan perpres untuk PLTS 100 GWp
“Ada di Buleleng dan Karangasem, akan dioptimalkan dulu di Buleleng karena lahan keringnya cukup banyak yang bisa dimanfaatkan, luasnya sedang disurvei dalam beberapa hari ke depan, ini lahan negara punya yang tidak produktif,” ujar Koster.
Langkah percepatan pembebasan lahan ini, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu, pemanfaatan sinar matahari di atas lahan nonproduktif tidak hanya memberikan nilai ekonomi tinggi dan kemandirian energi yang bebas dari risiko embargo, tetapi juga berdampak langsung pada penghentian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) impor yang mencapai 500.000 kiloliter di Bali, sekaligus memperkuat citra pariwisata hijau kawasan tersebut.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo sebagai pelaksana dalam kerja sama ini kemudian mengapresiasi dukungan konkret Pemprov Bali, khususnya dalam penerbitan surat rekomendasi penyediaan lahan yang menjadi kunci utama akselerasi proyek bagian dari program nasional 100 gigawatt peak (GWp) bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Peluncuran PLTS 100 GW harus jadi titik awal eksekusi cepat
"Akselerasi ini memerlukan kerja sama yang erat, salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan, dan program tahap awal 300 MWp di PLTS Gilimanuk ini bisa berjalan berkat dukungan dan surat rekomendasi dari Bapak Gubernur Bali," ujar Dirut PLN.
Ia menambahkan, PLN mengombinasikan infrastruktur PLTS tersebut dengan teknologi baterai energy storage system (ESS) sebesar 3,3 GWh agar pasokan listrik dapat tersalurkan secara stabil selama 24 jam ke seluruh wilayah Bali.
Sinergi antara kebijakan lahan Pemprov Bali, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan PLN ini diharapkan mampu mempercepat pergeseran sistem kelistrikan dari energi fosil yang mahal menuju energi domestik yang bersih, andal, dan lebih terjangkau.
Baca juga: Kementerian ESDM nyatakan PLTS 1 GWp akan eliminasi diesel dari Bali
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
