Gilimanuk, Bali (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
“Jadi, kami sedang mempersiapkan perpres, ya. Kami sedang mempersiapkan perpres untuk bisa segera diharmonisasi,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru,Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui setelah acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa.
Eniya menyampaikan bahwa perpres tersebut akan menjadi dasar dari pelaksanaan seluruh pengembangan PLTS 100 GWp tersebut.
Selain mempersiapkan perpres, pemerintah juga akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Baca juga: Kementerian ESDM-Pertamina meluncurkan PLTS 1 MW di Pulau Sembur Kepri
Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan telah mengajukan revisi RUPTL.
Dalam revisi yang diajukan, tutur Darmawan, PLN mengajukan perubahan penambahan kapasitas PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS).
“Perubahan RUPTL yang sudah kami ajukan itu 50 sekian GWp dan 142 GWh BESS,” ucap Darmawan.
Angka tersebut berubah apabila dibandingkan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang disahkan pada Mei 2025.
Baca juga: Kementerian ESDM nyatakan PLTS 1 GWp akan eliminasi diesel dari Bali
RUPTL tersebut menetapkan tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW EBT, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW pembangkit fosil. PLTS memperoleh porsi sebesar 17,1 GW.
Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan swasta untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), terlebih bila harga listrik yang dihasilkan tergolong kompetitif.
Bahlil menyampaikan, apabila harga listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak kompetitif dan tidak ada IPP yang tertarik untuk menggarapnya, maka pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut dan melakukan pembiayaan melalui Danantara.
Pembiayaan melalui Danantara, lanjut dia, akan dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto yang efisien, efektif, dan terjangkau.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
