Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menghadirkan gerai pembayaran pajak saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Sentral Primer Barat (SPB) sebagai inovasi kemudahan layanan pajak.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Jakarta Barat Rano Rahmat Efendi menargetkan 56 kelurahan di Jakarta Barat dapat membawa 10 orang wajib pajak dalam kegiatan yang digelar pada akhir pekan itu.
"Untuk HBKB, saya mohon agar tiap kelurahan bisa membawa sepuluh wajib pajak. Semoga itu bisa meningkatkan pendapatan pajak kita," kata Rano dalam rapat koordinasi dan evaluasi Pajak Daerah Triwulan IV di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.
Menurut dia, proses pemungutan pajak harus dipermudah agar masyarakat dapat membayar pajak secara sukarela tanpa merasa terbebani.
"Harus ada terobosan, harus ada inovasi baru dari pihak pemungutan pajak untuk semakin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, apalagi dengan kemajuan teknologi," ujar Rano.
Pajak yang dibayarkan warga, kata dia, akan kembali dalam bentuk manfaat pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta sehingga kesadaran warga menjadi hal terpenting.
"Intinya, sebetulnya kalau masyarakat menyadari akan pentingnya pajak, manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat. Jakarta bisa membangun, bisa menjadi lebih baik apabila masyarakat itu dengan sadar membayar pajaknya," tutur Rano.
Baca juga: Jakbar optimalkan penerimaan pajak daerah
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Febriandri Suharto menambahkan pelayanan di lokasi pelaksanaan HBKB dirancang secara terpadu.
Selain pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik lainnya, seperti layanan kependudukan, Palang Merah Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, ada pula layanan pendidikan, perpustakaan, hingga wahana rekreasi, seperti flying fox dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat.
"Mudah-mudahan di HBKB bisa membantu mendekatkan masyarakat yang ingin membayar pajak. Selain pajak, pelayanan lain juga bisa dinikmati masyarakat yang hadir," ungkap Febriandri.
Sebelumnya, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Jakarta Barat pada Triwulan III-2025 mencapai Rp5,565 triliun atau 70,42 persen dari target yang ditetapkan.
Sekretaris Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim menyebutkan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di Jakarta, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Karena pajak jadi tumpuan utama, kita harus lebih fokus pada upaya peningkatan dan penyerapan pajak. Saya minta ketika ada kegiatan di wilayah masing-masing, agar bisa sekaligus menyisipkan pesan mengenai kewajiban pajak,” kata Firman dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pajak Daerah Triwulan III-2025 di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, pada 30 September 2025.
Baca juga: Realisasi penerimaan pajak daerah di Jakbar capai 70 persen
Baca juga: Jakbar targetkan penerimaan PBB-P2 capai Rp1,7 triliun pada 2025
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
