Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah mengidentifikasi terduga penyiram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus.
Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo, sebagaimana pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya itu menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara berbasis bukti.
"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih," kata dia.
Perkembangan penegakan hukum kasus tersebut diperkuat dengan langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat personel yang diduga terlibat sebagai pelaku.
Angga menilai respons cepat dan profesional aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri dan TNI, merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.
"Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti," ucap dia.
Pemerintah menegaskan setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara, siapa pun pelakunya, tidak dapat ditoleransi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen agar proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel.
"Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Angga.
Selain itu, pemerintah juga menekankan dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa tersebut tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
Pemerintah menghormati langkah TNI yang menangani secara terbuka dugaan keterlibatan anggotanya. Hal itu, kata Angga, mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme serta integritas di hadapan publik.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," ujar Angga.
Pemerintah berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum atas kasus ini ini hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.
“Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” demikian Angga.
Diketahui, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus diserang oleh orang tidak dikenal di bilangan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam.
Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Andrie menyelesaikan rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang membahas topik militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.
Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah mengungkap dua inisial terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini satu inisial BHC, dan satu inisial MAK," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Di sisi lain, Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menyatakan telah menahan empat orang personel atas dugaan keterlibatan dalam kasus itu.
Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto di Jakarta, Rabu, mengatakan keempat personel yang berinisial NDP, SL, BWH, dan ES ditahan di Puspom TNI untuk pendalaman lebih lanjut.
"Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS (Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis) TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana, tetapi dari Denma BAIS TNI," ujarnya pula.
Baca juga: Polda Metro Jaya bakal usut tuntas kasus penyiraman air keras
Baca juga: Puspom TNI tahan empat personel terkait penyiraman air keras
Baca juga: TNI pastikan transparan tangani kasus penyiraman air keras
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
