Jakarta (ANTARA) - Pemerhati kepolisian Poengky Indarti meyakini Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Polri dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara.
“Saya optimistis dengan adanya satgassus ini akan mampu membantu Pemerintah meningkatkan pendapatan negara karena pengalaman, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki personel satgassus sudah teruji,” kata Poengky saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Ia mengatakan kemampuan personel satgassus telah terasah ketika dulu bertugas di KPK. Adapun Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara diketuai oleh mantan deputi KPK Herry Muryanto, sementara wakilnya dijabat oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan.
“Saya menyambut baik didirikannya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara karena dengan adanya Satgassus yang diawaki orang-orang mumpuni dalam memberantas korupsi seperti Herry Muryanto, Novel Baswedan, dan Yudi Purnomo, Insyaallah kerja-kerja satgassus akan optimal,” katanya.
Selain itu, Poengky juga menyoroti kinerja satgassus dalam mendampingi beberapa kementerian selama enam bulan bekerja.
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat membantu memberikan dukungan terhadap satgassus tersebut.
“Terutama dukungan informasi bagi kelancaran tugas-tugas satgassus,” imbuh Komisioner Kompolnas 2016–2020 dan 2020–2024 ini.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (13/6), mengatakan bahwa selama enam bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian.
Terbaru, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melihat situasi Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 7–9 Mei 2025 dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, pada 11–13 Juni 2025,
Dari kunjungan tersebut, ditemukan masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yakni masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.
Satgassus pun merekomendasikan beberapa solusi, salah satunya adalah diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah untuk memproses penyelesaian perizinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
