Den Haag (ANTARA) - Pemerintah Belanda dibuat khawatir oleh langkah kontroversial Microsoft yang memblokir akun surat elektronik (surel) Karim Khan, kepala jaksa Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang berkantor pusat di Den Haag. Sebagai respons, otoritas setempat mulai meninjau kembali infrastruktur digital resmi dan mencari alternatif selain penyedia teknologi asal Amerika Serikat (AS).
Menurut surat kabar Belanda, De Volkskrant, pemblokiran oleh Microsoft ini dilakukan menyusul sanksi-sanksi AS yang dijatuhkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu, setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Sebagai perusahaan AS, Microsoft mematuhi kebijakan federal, yang secara efektif memutus komunikasi resmi Khan melalui pemblokiran tersebut.
"Hal ini telah memicu kekhawatiran di semua level pemerintahan. Evaluasi mendesak terhadap ketergantungan digital kami saat ini sedang dilakukan," ungkap seorang pegawai negeri senior yang berbicara secara anonim kepada De Volkskrant.
Dia menjelaskan bahwa insiden tersebut telah mendorong peninjauan ulang darurat dalam lingkungan pemerintah Belanda.
Foto yang diambil pada 12 Maret 2025 ini menunjukkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. ANTARA/Xinhua/Peng Ziyang Klaas Knot, presiden bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB), pada Selasa (20/5) memperingatkan bahwa sistem-sistem nasional utama sangat bergantung pada teknologi yang dikendalikan dari luar negeri. Bahkan lembaga-lembaga yang tampak seperti lembaga lokal pun sering kali bergantung pada infrastruktur inti dari perusahaan-perusahaan AS, paparnya.
Sebagai contoh, Knot menyebutkan bahwa sistem pembayaran Belanda, iDEAL, bergantung pada dua perusahaan asal AS yang menguasai lebih dari 60 persen pasar Eropa. Baauw menyebutkan bahwa peralihan dari infrastruktur Microsoft dapat memakan waktu antara enam bulan hingga tiga tahun, bergantung pada tingkat kompleksitas proyeknya.
Beberapa departemen pemerintah sangat bergantung pada sistem Microsoft, jelasnya. Dia menambahkan bahwa bahkan proses perekrutan pun cenderung memilih kandidat yang memiliki keahlian di bidang Microsoft, menciptakan ketergantungan yang sulit untuk diubah.
Knot juga menyuarakan kekhawatirannya mengenai sektor layanan komputasi awan (cloud). Dia menjelaskan bahwa bank, perusahaan, dan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk DNB itu sendiri, menyimpan data sensitif mereka pada penyedia layanan seperti Amazon, Google, dan Microsoft.
Sebagai respons, permintaan terhadap penyedia layanan cloud domestik pun melonjak tajam. Ludo Baauw, pendiri sekaligus CEO Intermax Group, perusahaan layanan cloud yang berbasis di Rotterdam, mengatakan bahwa setidaknya 10 institusi publik utama telah menghubungi perusahaannya dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari alternatif guna mengurangi ketergantungan mereka pada platform teknologi AS.
Intermax kini membantu beberapa institusi untuk menyimpan cadangan surel di dalam wilayah perbatasan Belanda, guna mengantisipasi potensi gangguan layanan Microsoft, seperti gangguan pada Microsoft 365, menurut laporan De Volkskrant.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025
