Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menargetkan program pemberdayaan perempuan melalui skema Kebun Pangan Lokal untuk mengentaskan kemiskinan dan gangguan kesehatan anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) tuntas dalam waktu tiga tahun.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan bahwa program tersebut cukup strategis dengan menjadikan kedaulatan pangan sebagai pintu masuk atau entry point untuk memperkuat posisi perempuan dalam urusan perekonomian dan gizi keluarga di wilayah tertinggal.
"Pemberdayaan perempuan menjadi target jangka tiga tahun yang kita rencanakan. Entry point kita adalah melalui Kebun Pangan Lokal Perempuan ini," kata dia usai forum restoratif perhutanan sosial bersama Kementerian Kehutanan di Kampus Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Labuan Bajo, NTT, Kamis.
Veronica optimistis program pemberdayaan perempuan melalui skema Kebun Pangan Lokal itu bisa berdampak signifikan dalam memecahkan masalah kemiskinan dan gangguan kesehatan anak wilayah 3T sebagaimana yang sudah mereka targetkan.
Keyakinan tersebut kian besar setelah program rintisan Kementerian PPPA ini mendapatkan dukungan dari berbagai sektor, seperti Kementerian Kehutanan yang memberikan akses pemanfaatan hutan seluas 648,65 hektare untuk enam kelompok tani hutan di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas perempuan melalui skema Perhutanan Sosial.
Baca juga: KTH perempuan di NTT siap kelola perhutanan sosial dengan pangan lokal
Dengan memanfaatkan akses lahan di perhutanan sosial itu, dia memastikan petani perempuan NTT memiliki kemandirian ekonomi yang kuat sehingga dapat menekan angka kerentanan sosial di keluarga.
Hal tersebut tak lepas dari prevalensi anak stunting di NTT masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi tantangan serius yang saling berkaitan berakar pada persoalan ekonomi.
"Jujur ya, saya terharu dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama antarkementerian dan juga lembaga. Jadi ini hasil kolaborasi dan saling terbuka mau mencari cara dan juga inovasi untuk kita bergerak sebagai piloting menjadikan NTT sebagai percontohan nasional kedaulatan pangan-perberdayaan perempuan," kata dia.
Veronica menambahkan bahwa keberhasilan program dalam tiga tahun ke depan juga sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah dengan yayasan dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibillity (CSR). Dengan begitu semakin banyak keluarga yang merasakan manfaat dari program kedaulatan pangan-perberdayaan perempuan seperti ini.
Baca juga: Kemenhut terbitkan enam SK Perhutanan Sosial khusus perempuan di NTT
"Kami mengajak semua pemerintah daerah agar program ini tidak hanya di sini, tetapi nanti juga di Maluku, di Papua, dan lainnya," ujarnya.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
