Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menyatakan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Di sela-sela kegiatan diskusi di Jakarta, Rabu, Ulil Abshar mengatakan PBNU memiliki modal besar dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya melalui para nahdliyin (warga PBNU) yang jumlahnya diklaim mencapai lebih dari 95 juta orang di dunia.
"Kita ini punya umat banyak, jadi itu modal kita. Kita punya umat banyak dan sebetulnya kita punya potensi besar untuk menggalang partisipasi masyarakat di dalam pengembangan bisnis halal," katanya.
Gus Ulil, sapaan akrabnya, mengungkapkan hal yang menjadi fokus utama PBNU dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia adalah penguatan literasi masyarakat di bidang tersebut.
Ia menilai masih rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat menjadi salah satu masalah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
"Kalau mereka cukup literated (memiliki literasi), cukup paham, keikutsertaan mereka di dalam kegiatan ekonomi syariah ini masih belum besar," ungkapnya.
"Jadi, kita perlu mendorong supaya masyarakat Indonesia melalui PBNU yang Alhamdulillah kita punya umat besar," lanjut Gus Ulil.
Ia menyoroti potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, namun pada implementasinya Indonesia masih kalah dengan negara-negara di dunia Islam.
Oleh karena itu Gus Ulil berharap kegiatan diskusi bidang ekonomi syariah yang digelar oleh PBNU ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia bisa menjadi lebih baik.
Diketahui, forum diskusi tersebut mengidentifikasi empat area prioritas untuk investasi yang sesuai dengan syariah, meliputi inovasi dan teknologi produk syariah, peluncuraan platform investasi halal terintegrasi AI untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Selanjutnya, pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keterampilan kejuruan, memperluas pelatihan keuangan Islam dan program kejuruan melalui jaringan akar rumput PBNU dan kemitraan internasional, integrasi keuangan sosial kelembagaan, dan penyaluran sebagian hasil untuk mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, zakat, dan wakaf PBNU, demi memastikan distribusi yang adil dan keadilan sosial.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KemenPPN/Bappenas), Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Gubernur NTB sebut ekonomi syariah bisa ungkit industri fesyen-wisata
Baca juga: BI prakirakan pembiayaan perbankan syariah 2025 tumbuh 8-11 persen
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
