Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga aman walau salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyediakan pangan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya diduga tersandung kasus beras oplosan.
"Sesuai arahan Bapak Gubernur, FS diminta untuk tetap berproduksi dan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Jumat.
Dia juga menyatakan, meskipun perusahaan tengah menghadapi kasus hukum, distribusi pangan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung proses penegakan hukum atas kasus dugaan beras oplosan yang menyeret FS.
Baca juga: Harga beras medium di Jaktim naik karena permintaan pemasok
Ilustrasi - Pedagang menunggu pembeli di kios penjual beras di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym SuwarsoPemprov DKI Jakarta juga menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan melakukan intervensi dalam penyidikan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan," kata Suharini.
Sementara itu, BUMD bidang pangan DKI Jakarta Food Station membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan yang tidak sesuai standar di pasaran.
"Laporan dapat disampaikan melalui nomor pengaduan 0821-3700-1200 untuk selanjutnya kami tindaklanjuti," ujar Sekretaris Perusahaan PT Food Station, Kadek Reza Pradipta.
Baca juga: Pemprov DKI minta Kementan transparan soal isu beras oplosan
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. (ANTARA/Pemprov DKI Jakarta)Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, beras bermerek produksi sejumlah pihak yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu beras premium.
Hal itu diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda. Kementan juga menyatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa produk dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi merugikan konsumen.
Kementan mengatakan, 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
