Jakarta (ANTARA) - Seluruh daerah di Papua membutuhkan ahli gizi untuk menyukseskan program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan era Kabinet Merah Putih.
Pernyataan tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Papua juga mantan Bupati Kabupaten Merauke (2000-2010) John Gluba Gebze, dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu.
Jhon menegaskan program MBG merupakan gebrakan terbaik yang dilakukan Presiden Prabowo - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sangat dibutuhkan demi memastikan anak-anak yang diharapkan menjadi penerus perjuangan bangsa tumbuh dengan fisik dan kecerdasan IQ yang baik.
Namun, ia mengungkapkan bahwa secara historis program makan gratis untuk anak-ibu menyusui itu bukan hal yang baru bagi masyarakat Papua, termasuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pada saat Jhon menjabat bupati di Merauke, program serupa sudah dijalankan bahkan mereka menyajikan makanan dengan sistem prasmanan yang diselenggarakan secara kolektif melibatkan para pejabat struktural pemerintahan daerah hingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau sekitar 100-200 kepala keluarga per harinya.
"Menurut saya, kami di luar Jawa ini butuh ahli gizi karena belum ada itu. Mereka (ahli gizi) diperlukan supaya kita tahu bagaimana gizi anak-anak di Papua setelah dan sebelum program ini dijalankan apakah gizinya terpenuhi-meningkat atau sama saja," kata dia.
Baca juga: PCO: Program MBG kewajiban negara, bukan paksaan
Baca juga: BGN: Dukungan pemda penting cegah mafia masuk dalam program MBG
Jhon berharap pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program Makan Bergizi Gratis juga bisa mempertimbangkan penyediaan ahli gizi tersebut ke seluruh daerah di Papua.
Adapun diketahui Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang mulai melaksanakan program MBG. Pada awal Januari program tersebut sudah menyasar sebanyak 3.168 pelajar dari tujuh sekolah di Merauke.
"Bagaimana bisa tahu kalau belum ada ahli gizi dan mengetahui standar higienis yang dimakan. Karena itu sebenarnya tujuan dari MBG ini, bukan sekadar memberi makan saja kan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengatakan bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat Papua tersebut juga menjadi perhatian pihaknya, hanya saja membutuhkan waktu untuk merealisasikannnya.
Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia BGN masih sangat terbatas, kata dia, sampai saat ini lembaga tersebut baru ada sebanyak 28 orang pegawai definitif yang terdiri atas kepala - wakil kepala tingkat eselon 1-2 sementara selebihnya masih tenaga perbantuan yang bahkan bekerja secara sukarela.
Meski demikian pihaknya memastikan bahwa semua dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini sudah diperhitungkan. BGN berkewajiban memenuhi standar 1/3 kalori harian, misalnya untuk anak usia taman kanak-kanak standarnya 300 kalori, SMP 600 kalori dan seterusnya.
"Pernah ada penelitian menyasar 300 anak yang di tes darahnya termasuk Papua, walau mereka ini tidak makan nasi tapi ada kenaikan 30 persen tiga bulan kemudian, yang ini intinya makanan itu bermanfaat bagi mereka," kata dia.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
