Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa sudah banyak gugatan dari masyarakat terkait pemanfaatan area publik untuk dijadikan lokasi parkir ilegal atau liar.
Bahkan, kata Koordinator Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino di Jakarta, Rabu, fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk publik jadi tidak berfungsi.
"Hari ini masih banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar, ini sangat menyalahi aturan," katanya.
Wibi meminta anggota pansus untuk fokus mengatasi parkir liar di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Hal itu menjadi tantangan dalam menyambut Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.
Menurut Wibi, fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk publik jadi tidak berfungsi secara layak karena digunakan untuk parkir kendaraan roda dua dan roda empat.
Baca juga: Empat jukir liar di Tanah Abang ditangkap karena memeras pengendara
Baca juga: MRT Jakarta rumuskan perbaikan prosedur keamanan parkir sepeda
Wibi mengingatkan agar seluruh pimpinan dan anggota Pansus Perparkiran tidak abai terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengelola parkir secara ilegal.
Sebab, kata dia, aktivitas tersebut sudah sangat meresahkan warga. "Kelompok-kelompok yang mengelola parkir secara ilegal ini juga menjadi perhatian daripada rekan-rekan pansus parkir untuk didalami," katanya.
Selain itu, Wibi menyayangkan dengan jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang sangat banyak, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Dengan begitu diperlukan upaya untuk memberantas parkir liar yang dimanfaatkan oleh ormas tertentu.
"Yang terpenting adalah sekarang objek parkir kita sudah seperti apa, berapa banyak titiknya, ada dimana dan bagaimana 'cash flow'-nya? Retribusinya itu bagaimana?," kata dia.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
