Pakar: Pemerintah perlu beri insentif kepada kelas menengah

12 hours ago 7

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI perlu memberikan insentif kepada kelas menengah karena mereka merupakan kunci sekaligus penyangga negara dalam menghadapi situasi global saat ini, menurut pakar hubungan internasional Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, Jumat.

Dalam diskusi “100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi bagi Indonesia” yang dipantau secara daring di Jakarta, Dinna berpendapat insentif itu sebaiknya diberikan kepada hal-hal yang kompetitif guna membantu Indonesia agar lebih dikenal dalam bidang industri, produksi, dan diplomasi.

“Walaupun kecil-kecil, tapi kalau itu kita akumulasi semua pihak kelas menengah ikut berkontribusi, mudah-mudahan hasilnya jadi lebih positif dalam situasi yang sulit seperti sekarang,” kata Dinna.

Selain itu, reformasi birokrasi dalam pemerintahan RI juga perlu dilakukan segera, kata Dinna, seraya menjelaskan tentang reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Vietnam.

Berbeda dengan Indonesia yang menambah jumlah kementerian, Vietnam justru memangkas jumlah kementerian hingga hampir separuh dan menggabungkan beberapa kementerian strategis, ujar Dinna.

Dinna pun menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan dan Agrikultur Vietnam merupakan salah satu bentuk inovasi penggabungan kementerian strategis yang dilakukan oleh Vietnam.

“Karena dia (Vietnam) ingin memperkuat agrikultur sebagai daya dorong mereka untuk ekspor,” kata Dinna, melanjutkan bahwa penggabungan kementerian itu dilakukan karena Vietnam memerlukan “mesin yang kuat jadi satu” untuk dapat melakukan penetrasi pasar global.

Dinna juga menilai Indonesia sebaiknya juga memperkuat kerja sama, terutama dalam hal ekspor, dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menambahkan kementerian terkait perlu sigap jika ingin memperkuat ekspor Indonesia ke negara-negara tetangga.

Selain itu, pakar hubungan internasional itu juga berpendapat Indonesia perlu menciptakan narasi yang menggabungkan antara ekonomi, sosial dan budaya, serta politik sebagai salah satu cara untuk memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional.

“Padahal jelas keterkaitan antara ekonomi, politik, sosial, budaya itu, justru kita harus pintar menarasikan … dipikirnya urusannya nanti kalau ekonomi sudah beres … justru sosial, ekonomi, politik itu jadi satu,” ujar Dinna.

Baca juga: Ekonomi Jakarta bakal terdampak langsung dan tak langsung tarif Trump

Baca juga: Rupiah menguat seiring perang tarif AS-China melunak

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |