Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan pihaknya bertujuan untuk memastikan perubahan jangka panjang agar pelayanan publik dapat semakin transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Kehakiman Jepang di Jakarta, Selasa (14/1), dia menyebutkan Ombudsman RI tidak hanya berfokus pada penyelesaian pengaduan individual, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kami hadir sebagai penjaga keadilan administrasi untuk memastikan layanan publik bebas dari penyimpangan dan maladministrasi, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik," ucap Johanes seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Adapun Ombudsman RI menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Kehakiman Jepang untuk bertukar pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan reformasi administrasi.
Pertemuan diawali dengan pengenalan sejarah dan fungsi Ombudsman RI sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008.
Diskusi berlangsung secara intensif mencakup pengenalan mendalam mengenai mekanisme kerja Ombudsman RI, termasuk tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat, proses investigasi, serta berbagai langkah proaktif dalam mencegah terjadinya maladministrasi.
Johanes juga menjelaskan mengenai hubungan kerja Ombudsman RI dengan lembaga lain, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI serta Kementerian HAM RI, dalam menangani berbagai isu HAM di Indonesia
Sementara itu, perwakilan delegasi Jepang, Joji Takeuchi mengapresiasi keterbukaan Ombudsman RI dalam menjelaskan fungsi dan mekanisme kerja institusi tersebut.
"Kami sangat terkesan dengan bagaimana Ombudsman RI menjalankan perannya sebagai institusi yang independen dan efektif dalam memberikan solusi kepada masyarakat," ucap Joji dalam kesempatan yang sama.
Menurut dia, hal tersebut menjadi referensi penting bagi pihaknya dalam upaya mengembangkan sistem perlindungan HAM di Jepang.
Joji mengatakan pertemuan itu menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Jepang, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca juga: ORI masih investigasi dugaan malaadministrasi pemagaran laut Tangerang
Baca juga: Ombudsman desak KKP bongkar pagar laut ilegal di pesisir Tangerang
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
