Moskow (ANTARA) - Para kepala kementerian keuangan dan bank sentral negara-negara Kelompok Tujuh (G7) menyerukan kepada Ukraina untuk menerapkan reformasi yang bertujuan memerangi korupsi, mewujudkan supremasi hukum, dan memerangi ekonomi bayangan, menurut pernyataan bersama mereka.
"Kami menyerukan kemajuan yang kuat dari Ukraina dalam agenda reformasinya, guna memperkuat supremasi hukum, tata kelola publik, pemberantasan korupsi, dan penghapusan praktik bayangan dalam perekonomian," menurut pernyataan pada Selasa, setelah pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 di Paris.
Pada saat yang sama, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa negara-negara G7 akan terus menjajaki berbagai opsi untuk pendanaan dukungan bagi Ukraina.
"Dengan dasar Pinjaman Dukungan Ukraina senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1,85 kuadriliun) dari Uni Eropa dan komitmen yang memungkinkan persetujuan program IMF untuk Ukraina, kami akan terus berupaya mengembangkan berbagai pilihan pembiayaan untuk mendukung Ukraina bersama-sama ke depannya," imbuh pernyataan itu.
Pada 23 April, negara-negara anggota Uni Eropa secara resmi menyetujui pinjaman sebesar 90 miliar euro (Rp1,85 kuadriliun) untuk Ukraina.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan Ukraina hanya akan diwajibkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut jika menerima pembayaran ganti rugi dari Rusia.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: AS akan kurangi bantuan dana pinjaman untuk Ukraina
Baca juga: Menteri luar negeri G7 bahas situasi Ukraina dan Timur Tengah
Baca juga: Para menlu G7 bertemu bahas Ukraina, China
Penerjemah: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
