Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk menyelidiki secara tuntas kasus wafatnya seorang anak sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Peristiwa ini harus diselidiki tuntas oleh pihak yang berwenang dan penanganannya harus melibatkan lintas kementerian seperti Kemensos, KemenPPPA, Kemendikdasmen, dan Kemenag,” ujar Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah di Jakarta, Rabu.
Ia menilai langkah ini sangat penting agar tragedi tersebut tidak terulang kembali. Menurut dia, peristiwa ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi.
Siti Ma'rifah meminta agar melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan dan penyaluran bantuan khusus untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.
"Masalah ekonomi di mana keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, karena kesehatan mental dan juga pendidikan agama di keluarga," ujarnya.
Siti Ma'rifah mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan kepedulian masyarakat sekitar peristiwa ini.
Ia menilai peristiwa ini sangat menyayat hati dan menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyiapkan generasi muda harapan bangsa yang sehat fisik, mental dan spiritual serta ekonominya.
"MUI sebagai khodimul ummah dan shodiqul hukumah akan mengambil peran bersama pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menyiapkan penanganan perlindungan anak terintegrasi," katanya.
Baca juga: Ormas Islam dan tokoh Muslim sebut pahami alasan Prabowo gabung BoP
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons kasus anak di NTT karena tidak mampu membeli alat tulis yang menjadi sorotan publik, dan menyatakan pihaknya tengah menyiapkan layanan psikologi klinis.
"Kesehatan mental anak memang kita sudah lakukan skrining, ada 10 juta anak yang berisiko (terkena penyakit mental). Nah, sekarang, saya mau menyiapkan ada psikologi klinis di masing-masing puskesmas, supaya penyakit-penyakit jiwa yang selama ini enggak tertangani di rumah sakit, bisa ditangani di puskesmas," katanya.
Budi menyadari bahwa kasus kesehatan mental pada anak masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal, oleh karena itu, melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah juga tengah berupaya memasukkan pemeriksaan kesehatan mental pada anak, termasuk memberikan pelayanan di puskesmas-puskesmas.
"Sebelumnya kan kita enggak tahu ada masalah kejiwaan pada anak, nah sekarang melalui skrining, kita sudah tahu ada 10 juta, itu harus ditangani dengan menaruh psikolog klinis di puskesmas yang bekerja sama dengan sekolah, supaya bisa diobati secara preventif dan promotif," ujar dia.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
