Medan (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pembangunan "floodway" Sikambing-Belawan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Sunggal di Kota Medan, Sumatera Utara.
“Floodway ini dibangun untuk mengalihkan dan mengatur aliran air dari Sungai Sikambing menuju Sungai Belawan,” ujar Dody saat meninjau pelaksanaan pembangunan floodway Sikambing-Belawan di Medan, Sabtu.
Ia optimistis setelah saluran pengendali banjir tersebut rampung, genangan yang selama ini terjadi di dua kecamatan tersebut dapat berkurang secara signifikan.
“Insya Allah setelah floodway selesai, Medan Selayang dan Medan Sunggal tidak lagi mengalami banjir,” katanya.
Dody menjelaskan proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp66 miliar yang bersumber dari APBN 2023–2025, dan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
Floodway itu memiliki panjang sekitar 1,1 kilometer. Ia mengakui pengerjaan sempat terhambat akibat proses pembebasan lahan masyarakat.
“Proyek ini direncanakan dua tahun, namun sempat terkendala pembebasan lahan. Saat ini progres pembangunan sudah mendekati penyelesaian, semoga di akhir November ini selesai,” ujarnya.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengaliran air, terutama saat musim hujan, sehingga potensi luapan air dapat ditekan.
Pemerintah pusat, kata Dody, juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan terkait penataan kawasan bantaran sungai serta edukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan aliran sungai.
“Kami berharap setelah proyek ini selesai, aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu akibat banjir,” tutur dia.
Baca juga: Menteri PU targetkan penanganan longsor ruas jalan rampung Desember
Baca juga: Menteri PU mobilisasi alat berat dan personel antisipasi cuaca ekstrem
Pewarta: M. Sahbainy Nasution dan Aris Rinaldi Nasution
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
